SEMARANG, Beritajateng.id – Sebanyak 1.275 siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah berupa kaos kaki dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan itu rencananya akan dikirimkan ke para siswa yang menempuh pendidikan jenjang SD-SMA di Sekolah Rakyat 14 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Isriadi Widodo mengatakan bantuan perlengkapan sekolah berupa kaos kaki itu sudah diatur dalam teknis tata cara distribusi bantuan bagi siswa Sekolah Rakyat melalui kewenangan Kemensos.
“Kalau beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah memberikan kaos kaki kepada siswa Sekolah Rakyat karena memang dasarnya kegiatan sosial, maka untuk Jawa Tengah seluruh proses pemberian bantuan untuk Sekolah Rakyat sudah diatur oleh Kemensos,” ujarnya baru-baru ini.
Lebih lanjut ia memaparkan terdapat tiga hingga empat rombel dalam kegiatan belajar jenjang SD-SMA Sekolah Rakyat. Dengan rincian Sekolah Rakyat Kabupaten Pati terdapat empat rombel, Sekolah Rakyat Banyumas ada empat rombel dengan jumlah 50 siswa, Sekolah Rakyat Banjarnegara ada tiga rombel dengan total 75 siswa.
Selanjutnya Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang ada dua rombel dengan 50 siswa, Sekolah Rakyat Sentra Kartini Magelang ada 50 siswa, Sekolah Rakyat Temanggung ada 50 siswa, Sekolah Rakyat Kota Semarang ada dua rombel dengan 100 siswa dan Sekolah Rakyat Kebumen ada dua rombel dengan 100 siswa.
Mengenai teknis penyaluran, Isriadi menuturkan bantuan kaos kaki ada di rahah Kemensos. Pihaknya hanya menyeleksi dan mengakomodasi anak warga miskin yang tertarik ikut Sekolah Rakyat. Selain itu dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat, pihaknya juga dilibatkan mengawasi siswa termasuk apabila ada yang menghadapi hambatan.
“Jadi bantuan kaos kakinya akan diberikan sejumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat. Perkiraan jumlahnya sekitar 1.275 siswa. Tentu untuk teknisnya yang lebih paham dari pihak Kemensos. Kami dalam menyukseskan program prioritas presiden, bertugas menyeleksi dan mengakomodasi anak warga miskin yang tertarik ikut Sekolah Rakyat,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinsos Jateng Imam Masyur mengatakan pelaksanaan Sekolah Rakyat mengadopsi sistem pembelajaran dan kurikulum yang diberlakukan di Sekolah Taruna Nusantara Magelang.
Oleh sebab itu, selain menggunakan bangunan lama milik aset pemerintah pusat, menurutnya Sekolah Rakyat juga diperbolehkan memakai gedung milik pemda.
“Yang rintisan pakai bangunan lama. Contohnya di Solo pakai Panti. Terus teman-teman kabupaten lainnya sedang ajukan lokasi yang ideal. Karena ini proyek strategis nasional maka sistemnya boarding. Mulai tinggalnya, makan sampai belajarnya disitu semua. Hampir kayak Sekolah Taruna Nusantara,” kata Imam.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
