REMBANG, Beritajateng.id – DPRD Rembang mengungkap hasil audiensi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026 kemarin tentang polemik seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemerintah Kabupaten Rembang.
Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih, mengatakan BKN menilai persoalan yang terjadi dalam tahapan seleksi tidak berkaitan dengan substansi hasil seleksi. Masalahnya terletak pada administrasi di tahap persetujuan (approval).
“Di sana kami ditemui langsung deputi dan direktur. BKN sebenarnya menganggap ini persoalan kecil, lebih kepada urusan internal eksekutif. Kalau memang ada kesalahan, itu bukan kesalahan yang substansial,” ujar Gunasih, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia mengungkap BKN menjelaskan bahwa hasil seleksi yang telah ditetapkan panitia seleksi (Pansel) tidak bermasalah secara hukum. Persoalan yang muncul hanya terkait proses pengiriman dan persetujuan dokumen melalui sistem.
“Kalau hasil yang diserahkan pansel berbeda dengan yang dioperasikan, itu baru bisa menjadi persoalan serius. Tapi kalau dokumen yang diunggah dan yang di-approve sama, maka tidak ada indikasi kesengajaan maupun niat jahat. Ini lebih kepada kelalaian staf,” katanya.
Gunasih juga menepis anggapan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proses seleksi sebagaimana sempat disinggung sebelumnya. Berdasarkan penjelasan BKN, tidak ada regulasi yang melarang pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah mendaftar dalam seleksi JPTP sepanjang tidak terlibat dalam proses atau kepanitiaan seleksi.
“Kalau memang ada indikasi conflict of interest harus dibuktikan. Apakah yang bersangkutan ikut rapat, ikut mengatur proses seleksi, atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Kalau tidak ada bukti, tentu tidak bisa langsung disebut konflik kepentingan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menanyakan informasi terkait akun Sekretaris Daerah yang disebut-sebut diblokir. Namun berdasarkan penjelasan BKN, tidak ada pemblokiran akun.
“Tidak diblokir. Kemungkinan hanya lupa password,” imbuhnya.
Gunasih menjelaskan, BKN memberikan sinyal kuat agar tahapan seleksi dapat dilanjutkan dengan melakukan perbaikan pada proses approval yang sebelumnya menjadi persoalan.
Menurut dia, seluruh tahapan seleksi hingga keluarnya hasil pansel dinilai telah berjalan sesuai ketentuan.
“Proses seleksi sampai keluarnya hasil pansel itu sudah fix, tidak ada pelanggaran dan tidak ada cacat hukum. Hanya ada kesalahan pada tahapan approval atau pengiriman dokumen. Itu yang kemungkinan akan diulang,” ujarnya.
BKN juga disebut meminta agar seluruh formasi yang telah diajukan tetap diproses terlebih dahulu. Nantinya verifikasi kelayakan peserta akan dilakukan langsung oleh BKN sebelum diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan pilihan akhir.
“BKN menyampaikan semua diajukan saja terlebih dahulu. Nanti mereka yang memverifikasi. Setelah diverifikasi, hasilnya diserahkan kepada bupati untuk menentukan,” jelas Gunasih.
Ia menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara internal tanpa harus berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
“Ini sebenarnya tidak perlu dibuat ramai. Dari penjelasan BKN, persoalannya hanya soal approval dan bisa diperbaiki,” katanya.
Meski demikian, Gunasih mengatakan BKN masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Dalam waktu dekat, Bupati Rembang dan Sekretaris Daerah berpotensi dipanggil untuk memberikan penjelasan secara langsung.
“Closing-nya nanti BKN akan datang ke Rembang atau Bupati dan Sekda dipanggil ke BKN. Kemungkinan minggu depan,” ungkapnya.
Polemik Seleksi JPTP Rembang, Sekda Laporkan BKD Terkait Dugaan Ilegal Akses
Selain itu, setelah pertemuan tersebut juga dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Inspektorat, BKD, dan panitia seleksi.
“Intinya BKN ingin mengetahui persoalan secara utuh. Tapi setelah semuanya terang, potensi seleksi ini untuk dilanjutkan sangat besar,” tegas Gunasih.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Rembang Fahrudin mengaku belum mengetahui secara detail hasil pertemuan dengan BKN karena tidak ikut hadir ke Jakarta.
“Nanti kita tunggu hasilnya. Saya tidak ikut pada saat itu. Nanti akan saya tanyakan kepada teman-teman yang hadir, termasuk dari Inspektorat dan para asisten,” kata Fahrudin saat ditemui awak media, Rabu, 20 Mei 2026.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
