BATANG, Beritajateng.id – Layanan bus Trans Jateng akan hadir untuk menunjang transportasi publik di Kabupaten Batang, khususnya menuju area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis. Transportasi publik ini diproyeksikan menjadi sarana utama penopang mobilitas masyarakat menuju kawasan industri skala besar tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batang Agung Widodo mengungkap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan sinyal hijau usai beberapa kali pertemuan koordinasi dilakukan. Bahkan dalam pertemuan itu ia menuturkan turut dibahas penyesuaian titik pemberhentian utama agar lebih strategis menunjang kawasan penyangga industri.
“Berapa kali pertemuan dengan provinsi, Alhamdulillah kita mendapatkan positif. Jadi nanti Trans Jateng ini juga akan mendukung kegiatan di KITB. Pergeseran titik halte dipusatkan ke wilayah yang bersentuhan langsung dengan area industri,” katanya, baru-baru ini.
Untuk menyambung akses dari titik pemberhentian bus utama menuju ke dalam kawasan KITB, Agung menuturkan Pemkab Batang bergerak cepat merancang ketersediaan moda angkutan pengumpan atau feeder. Perencanaan rute, durasi perjalanan, hingga skema operasional kini tengah juga dalam pembahasan.
“Pemkab Batang nantinya harus menyiapkan angkutan dari titik Trans Jateng berhenti menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.
Guna memastikan tarif yang dipatok relevan dengan daya beli masyarakat, Dishub Batang akan menggelar studi Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) pada tahun 2027 mendatang.
“Di tahun 2027 kita nantinya akan ada kegiatan itu untuk ATP-WTP-nya dulu, karena kita harus berhitung kira-kira dengan kemampuan itu seperti apa untuk menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Tak sekadar melayani area Batang, Agung menurturkan proyeksi transportasi ini dirancang dalam jangka panjang untuk menghubungkan aglomerasi Petanglong hingga ke Kabupaten Pekalongan. Meski begitu, fokus terdekat tetap dialokasikan penuh untuk kebutuhan lokal.
“Ke depannya harapannya itu sampai dengan Petanglong, jadi sampai dengan Kabupaten Pekalongan. Cuma memang untuk bertahap di 2028 masih untuk mengakomodir Kabupaten Batang”, katanya.
Di samping urusan teknis rute, pihaknya juga memperhatikan nasib para sopir dan pengusaha angkutan umum lokal. Menurutnya Pemkab Batang berencana menggandeng Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar para pelaku usaha angkutan eksisting dapat dirangkul ke dalam ekosistem transportasi baru ini.
“Nanti kami itu kan ada organisasi ini ya, Organda. Nanti kami akan koordinasi terkait dengan itu. Harapannya semuanya bisa terakomodir. Langkah ini diambil sekaligus sebagai momentum transformasi layanan angkutan umum lokal agar lebih modern dan sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat saat ini yang mendambakan kenyamanan serta ketepatan waktu,” ungkapnya.
Agung juga menyentil kebiasaan lama angkutan umum yang kerap mengetem terlalu lama hingga memicu keengganan warga menggunakan moda publik.
“Jangan sampai belum ada lima orang, masih dua orang ternyata menunggu dan lain sebagainya. Hal-hal inilah, budaya-budaya inilah yang mungkin memang perlu kita support. Proses perancangan ekosistem transportasi terintegrasi ini dipastikan akan terus mengedepankan dialog terbuka bersama seluruh pihak terkait. Kami juga akan terus intens dengan teman-teman Organda dan juga stakeholder yang lainnya. Jadi kita minimal menyerap aspirasi, harapan mereka seperti apa, coba kita diskusikan,” ujar dia.
Jurnalis: *Red
Editor: Utia Lil
