SEMARANG, Beritajateng.id – Menjelang musim hujan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi bencana.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim penghujan adalah banjir dan longsor. Setidaknya terdapat sekitar 104.332 hektar daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektar daerah rawan longsor kelas tinggi.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi menyampaikan upaya mitigasi perlu dilakukan. Sebab, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim tersebut akan berlangsung selama enam bulan sejak September 2024 hingga Februari 2025.
Hal itu disampaikan Bergas saat menyampaikan paparan kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, baru-baru ini.
“Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, lalu ada koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya,” kata Bergas.
Menurut Bergas, mitigasi bencana pada musim hujan penting dilakukan. Seperti halnya mitigasi bencana selama musim kemarau yang dinilai berjalan cukup baik. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota.
“Luasan yang terdampak sekitar 251 hektare. Jumlah itu lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023. Yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota. Luasan yang terdampak mencapai 795,665 hektare,”katanya.
Bergas mengatakan, perbedaan pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat. Upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasi anggaran melalui APBD saja, tetapi turut melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan APBN pada 2024.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan, mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan. Termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.
“Kita juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura. Kami berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk kementerian lembaga. Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” jelasnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Beritajateng.id)
