PATI, Beritajateng.id – Bersamaan dengan tes ujian tertulis perangkat desa tanggal 1 November 2024 di Semarang, puluhan mahasiswa melakukan aksi demontrasi di depan kantor Bupati Pati, Jumat, Novemver 2024. Aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan ujian dengan sistem Lembar Jawab Komputer (LJK) dilaksanakan di Kota Semarang.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menilai penunjukan lokasi ujian di Kota Semarang tidak logis. Ulul Irfan selaku koordinator aksi dalam orasinya dengan lantang menyebut adanya transaksi jual-beli jabatan hingga nepotisme dalam pengisian perangkat kali ini.
Sejatinya, lanjut dia, pelaksanaan ujian tertulis bisa dilaksanakan di Kabupaten Pati dengan menggandeng pihak ketiga atas persetujuan camat dan Pj Bupati.
“Proses dan tahapan pengisian Perades DPRD mendukung dengan berdasarkan undang-undang. Pengisian perangkat dilakukan di wilayah Pati, tetapi kenyataannya di luar kota. Camat memang memfasilitasi tetapi tidak di Semarang,” ungkapnya.
Selain itu, massa aksi juga merasa heran mengapa proses pengisian perades dilakukan dengan tergesa-gesa berbarengan dengan Pilkada di bulan November.
“Kami merasa bahwa proses dan pelaksanaan rekrutmen tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terdapat kecurigaan dengan proses yang tergesa-gesa,” imbuh dia.
Massa Pertanyakan Tes Seleksi Perades di Pati Pakai LJK Bukan CAT
Karena aksi dilaksanakan di sore hari, massa aksi tidak ditemui oleh Pj Bupati. Aksi kemudian bergeser ke kantor DPRD Pati. Hanya saja, sama halnya dengan aksi di depan Kantor Bupati, massa juga tidak ditemui oleh pimpinan maupun anggota DPRD Pati.
Sekertaris Dewan (Sekwan) Fathul Hidayat yang menemui massa kemudian meminta puluhan mahasiswa untuk membuat surat pemohonan audiensi bersama wakil rakyat hari Senin mendatang.
“Saya minta kalian semua membuat surat untuk audiensi. Anggota dewan sudah pada pulang,” tandasnya.
Massa aksi kemudian menyepakati untuk datang kembali dengan aksi damai audiensi bersama anggota DPRD. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)