SALATIGA, Beritajateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga mengungkap bahwa stunting di Kota Salatiga tak hanya disebabkan oleh kurang gizi, namun ada faktor lain.
“Mulai dari pola asuh yang kurang tepat, kondisi sanitasi yang buruk, ketiadaan jamban, keterbatasan akses air bersih, perilaku hidup tidak bersih, hingga paparan asap rokok,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Yuni Ambarwati, Selasa, 24 Juni 2025.
Meski sempat naik hingga 16,9 persen pada 2023, kata dia, prevalensi angka stunting di Kota Salatiga kembali turun ke 14 persen pada 2024.
“Data SSGI tahun 2022 mencatat angka stunting 14 persen. Namun pada 2023, data SKI menunjukkan kenaikan menjadi 16,9 persen. Di tahun 2024, kembali turun ke 14 persen berdasarkan SSGI,” ungkapnya.
Sebagai respons, Pemerintah Kota Salatiga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang penanganan stunting secara lintas sektor.
“Perwali ini sangat efektif dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah. Semua bergerak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program itu, pihaknya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 2,4 miliar dari BOKB. Sementara alokasi dari APBD dan DAK nonfisik masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Bappeda.
Program pemberian makanan tambahan (PMT), kata dia, juga terus diperkuat. Dengan dukungan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkot Salatiga optimis angka stunting dapat terus ditekan secara berkelanjutan.
“Kalau di Canting, PMT dilaksanakan di RSUD. Sedangkan di Kampung KB, kami manfaatkan program DaShat untuk memasak PMT melalui program Genting,” terangnya.
Jurnalis: *Angga Rosa
Editor: Utia Lil
