SALATIGA, Beritajateng.id – DPRD Kota Salatiga menolak rencana relokasi Pasar Pagi di komplek Pasar Raya 1 dan Jalan Jenderal Sudirman ke Pasar Rejosari. Hal ini lantaran relokasi pasar tidak sekedar memindah pedagang. namun juga memindah ekosistem perekonomian.
“Kami telah melakukan kajian serta mendengar pendapat para pedagang dan melihat langsung ke lokasi. Atas dasar itu, kami menolak relokasi karena belum ada kajian lokasi yang digunakan untuk memindah Pasar Pagi,” kata Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, Rabu, 30 April 2025.
Ia mengatakan, DPRD Kota Salatiga telah menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada Wali Kota Robby Hernawan terkait rencana tersebut.
“Jangan sampai relokasi merugikan pedagang serta ada sosialisasi baik,” terangnya.
Dalam memindahkan pasar, Dance mengimbau agar Robby meniru langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo semasa menjabat yang mengadakan dialog bersama pedagang hingga 52 kali.
“Yang pasti relokasi pasar jangan sampai merugikan pedagang.
Mereka juga perlu persiapan baik modal maupun secara psikologis terhadap masa depan pedagang berjualan ke tempat baru,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya perputaran ekonomi di pasar tersebut sangat tinggi. Sehingga, rencana memindah pasar ke tempat baru harus memperhatikan roda ekonomi agar tidak merugikan pedagang.
“Perputaran ekonomi disana (Pasar Pagi) setiap hari itu sekira Rp 300 juta perhari. Jika, kebijakan baru diterapkan kemudian justru membuat transaksi menurun tentu akan merugikan dan berdampak pada PAD,” katanya
Sebelumnya, perwakilan paguyuban pedagang Suniprat menjelaskan, Pasar Rejosari sebagai lokasi pemindahan memang berdekatan dengan perempatan lampu merah dan markas prajurit 411 TNI AD.
“Nah, apabila kajian kurang menyeluruh dikhawatirkan memunculkan masalah baru,” tegasnya.
Selain itu, di tengah kondisi ekonomi dunia yang berdampak pada melemahnya perekonomian dalam negeri, menurutnya kebijakan untuk merelokasi pedagang harus ditinjau ulang.
“Jika suara para pedagang tidak didengar maka akan diviralkan agar diketahui Presiden Prabowo dan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Alasan pedagang menolak juga bukan tanpa sebab, karena banyak pembangunan pasar akhirnya mangkrak,” pungkasnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Beritajateng.id)
