PEKAKONGAN, Beritajateng.id – DPRD Jawa Tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa.
Salah satu contoh konkret adalah kebijakan baru terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu,”
ujarnya dalam forum diskusi bersama wartawan di Pekalongan, Kamis, 16 Oktober 2025.
Ia menyebut kebijakan itu bagian dari komitmen dewan dalam menjawab tuntutan publik, transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat.
Sumber: Humas DPRD Jateng
