BLORA, Beritajateng.id – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora mengungkap anggaran bantuan sosial untuk tahun depan mengalami penurunan hingga Rp1 miliar.
Penurunan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026. Dalam dokumen tersebut, tercatat anggaran bantuan sosial sebesar Rp1,2 miliar hanya untuk BPJS Kesehatan.
“Yang di RKPD 2026 itu (Rp 1,2 miliar) untuk BPJS kesehatan, nanti sumbernya dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau),” ujar Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, Senin, 24 November 2025.
Luluk mengungkap, pada 2025 anggaran bantuan sosial yang mencapai Rp2,3 miliar dibagi di dua pos anggaran. yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini lantaran banyak perusahaan yang tidak membayarkan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja-nya.
“Nanti tahun 2026 hanya di BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Selain adanya pengurangan anggaran bantuan bansos, pihaknya memprediksi adanya pengurangan nominal penerimaan bansos.
“Pengurangan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai, red) di buruh tani tembakau ada, karena penurunannya cukup banyak. Ini masih menunggu desk dengan Permenkeu. Kalau tahun ini BLT Rp1,2 juta per penerima manfaat,” katanya.
Ia juga memprediksi ada pengurangan terhadap BLT yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah kepada buruh pabrik rokok. Pasalnya pemotongan DBHCHT tahun 2026 dinilai cukup signifikan.
“Provinsi juga sama (ada pemotongan, red). Kalau diterimakan utuh yang mendapatkan hanya sedikit,” kata Luluk.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan DBHCHT 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp764,87 miliar. Nominal ini mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,4 triliun.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
