BLORA, Beritajateng.id – Jaringan internet dalam program Internet Rakyat (IRA) akan menyasar lima wilayah di Kabupaten Blora pada tahap awal pembangunan. Hal ini terungkap dalam sosialisasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Blora, Rabu, 7 Oktober 2026.
Kelima wilayah itu yakni Kecamatan Cepu, Jepon, Blora, Banjarejo, dan Randublatung. Jalur jaringan Internet Rakyat nantinya akan melintasi sejumlah desa dan kelurahan di lima wilayah tersebut.
Subkor Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora, Dwi Kurniawati, mengatakan meski begitu perusahaan penyedia jaringan diminta tidak melakukan pekerjaan fisik sebelum seluruh perizinan diterbitkan.
“Intinya, jangan ada pengerjaan fisik dulu sebelum izinnya terbit dari kami,” tegasnya.
Dwi juga meminta perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemasangan jaringan. Koordinasi diperlukan agar pemerintah kecamatan hingga desa mengetahui jalur jaringan Internet Rakyat yang akan dibangun itu.
Selain itu, perusahaan diminta berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola aset yang berpotensi terdampak. Di antaranya PDAM, PT KAI, dan Perhutani.
Khusus jaringan yang melintas di kawasan jalan nasional, Dwi mengungkap terdapat catatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora.
“Dari DPUPR menyarankan khusus jalan nasional menggunakan metode galian atau kabel bawah tanah,” jelasnya.
Pemanfaatan aset milik Pemkab Blora juga memiliki kewajiban retribusi. Dwi menyebut pengelolaannya berada di dua OPD, yakni DPUPR untuk aset jalan kabupaten dan Dinrumkimhub untuk aset jalan lingkungan di wilayah kelurahan.
“Kita sudah jelaskan hak dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Humas PT Kediren Metmedia Blora, Keluk, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dari pemerintah dan stakeholder terkait terkait pembangunan jaringan Internet Rakyat itu.
“Pada prinsipnya kita menjalankan tugas untuk menyediakan internet murah. Jadi semua masukan dari para pihak yang telah diundang tadi menjadi catatan penting bagi kita,” kata Keluk.
“Untuk pemasangan tiang, kita menunggu izin dari DPMPTSP,” pungkasnya.
Ditempat lain, Sekretaris Desa Kalisari, Kecamatan Randublatung, yang diundang dalam pertemuan tersebut, Ahmad Hasan, mengatakan banyak warganya yang menanti internet murah tersebut.
Namun ia berharap pemasangan jaringan Internet Rakyat di jalan desa nantinya melibatkan pemerintah desa, sehingga komunikasi antara pihak pengelola dengan masyarakat dapat berjalan baik.
“Desa saya di tengah hutan tepatnya di ruas Jalan Blora-randublatung. Pada prinsipnya, Pemdes Kalisari mendukung pembangunan jaringan internet murah,” ujarnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Utia Lil
