BLORA, Beritajateng.id – DPRD Kabupaten Blora menyoroti minimnya setoran pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Blora dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Komisi B DPRD Blora, Jayadi, mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh BUMD tersebut untuk mengevaluasi kinerja perusahaan plat merah akibat dari minimnya kontribusi terhadap PAD.
“Karena kemarin setoran PAD masih sedikit. Memang ada banyak kendala, tapi kami belum tahu detail persoalannya seperti apa,” ujar Jayadi, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurutnya, Komisi B akan memanggil satu per satu BUMD untuk melakukan evaluasi sekaligus mencari solusi peningkatan kinerja perusahaan daerah.
“Kami ingin memberi solusi supaya kinerja BUMD lebih bagus dan PAD yang masuk ke daerah bisa lebih besar,” katanya.
Sampai saat ini pihaknya baru memanggil PT Blora Patra Energi (BPE) terkait hal ini. Kedepan, Komisi B akan melanjutkan pemanggilan terhadap BUMD lainnya.
Jayadi menilai, peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka lebar, terutama dari sektor minyak dan gas. Terlebih, saat ini pemerintah pusat telah memberikan izin operasional sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora.
“Sekarang ada sumur-sumur minyak baru dari program sumur rakyat. Itu juga akan menjadi fokus,” ucapnya.
Selain sektor migas, Komisi B juga akan mengevaluasi kinerja perusahaan daerah lain seperti PDAM dan BUMD sektor perdagangan maupun jasa.
“PDAM dan yang lain juga akan kami panggil untuk kami beri masukan dan solusi agar kinerjanya bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kondisi Perumda Blora Wira Usaha (BWU), Jayadi mengakui hingga kini masih menjadi perhatian DPRD. Sebab, kondisi perusahaan tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Kalau BWU masih kami pikirkan juga. Kondisinya ya hidup enggan mati tak mau,” tandasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
