BLORA, Beritajateng.id – Wakil Bupati (Wabup) Blora Sri Setyorini mendorong agar dana Corporate Social Responsibility perusahaan minyak dan gas (migas) dalam program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) dipakai untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya fokus penggunaan dana tersebut penting terutama ditengah pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Diketahui tahun ini pemerintah pusat memotong Rp370 miliar dana TKD sehingga Pemkab Blora mengalami penyempitan keuangan.
Wabup Rini mengatakan program PPM industri hulu migas tidak semestinya hanya berfokus pada pembangunan fisik. Program tersebut, menurutnya, juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kemandirian hingga ekonomi masyarakat, di sekitar wilayah kerja migas.
“PPM tidak hanya sekadar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya saat menghadiri Sarasehan Strategi Harmonisasi Program PPM serta Mitigasi Risiko Operasional Industri Migas yang digelar PT Pertamina EP Cepu Zona 11 di Tawangmangu, Karanganyar, Jumat, 25 September 2026.
Ia menuturkan tanggung jawab perusahaan melalui CSR harus dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Misalnya melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM hingga pelatihan kerja bagi pemuda,” katanya.
Menurutnya, pola tersebut akan membuat manfaat keberadaan industri migas lebih terasa bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah kerja perusahaan.
“Kami berharap program-program PPM dari Pertamina selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dalam mendukung kelancaran operasional tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Blora, Dasiran, menuturkan sorotan terhadap program PPM Pertamina tersebut muncul ketika kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan akibat pemangkasan TKD Blora mencapai Rp370 miliar.
Kondisi itu membuat Pemkab Blora harus mencari berbagai alternatif untuk menjaga pembangunan tetap berjalan ditengah kondisi keuangan yang terbatas.
“Blora saja pemotongan TKD-nya sampai sekitar Rp370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap bisa berjalan,” ujar Dasiran.
Dalam kesempatan itu, Dasiran juga mempertanyakan kemungkinan program PPM atau CSR perusahaan migas dapat masuk dalam skema PAD dan APBD. Sehingga penggunaannya dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Nah dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah ke depan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, menjelaskan usulan program PPM atau CSR untuk tahun berikutnya telah melalui tahapan pengajuan dan kurasi.
“Jika 2027 sudah close, maka bisa diusulkan pada Mei 2027 untuk pelaksanaan 2028. Kami terbuka untuk menerima usulan program PPM,” bebernya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Utia Lil
