GROBOGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mendapat kritik tajam dari sejumlah fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di aula gedung DPRD, Senin, 30 Juni 2025.
Meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan APBD 2024, para anggota dewan menyoroti belanja daerah yang tidak terserap maksimal, serta temuan-temuan BPK yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam agenda itu, seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Setiap Fraksi mengawali pandangan umumnya dengan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Grobogan mempertahankan opini WTP. Namun, semua itu tak lantas membuat pelaksanaan anggaran diabaikan.
“Fraksi HANURA menyampaikan terima kasih atas capaian tersebut, namun kami tetap menyoroti peningkatan pendapatan dan rendahnya serapan belanja di sejumlah dinas,” ujar M. Qanniexa, juru bicara Fraksi HANURA.
Hal yang sama disampaikan oleh Fraksi Keadilan Nasional dan Fraksi PDIP yang berharap WTP ini tak hanya simbol administratif, tapi juga berdampak pada peningkatan layanan publik.
Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti tidak terserapnya anggaran pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kegiatan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi hanya terserap 33,07%, dan belanja aset tetap lainnya hanya 32,42%.
Sedangkan Dinas Pendidikan tercatat hanya merealisasikan 75,25% dari anggaran pembinaan minat dan bakat siswa.
“Anggaran tersisa terlalu besar. Ini pertanda bahwa perencanaan belum matang,” kata juru bicara PPP, Amin Rois Abdul Ghoni.
Fraksi PDIP juga menyesalkan rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan, terutama pada kegiatan pengembangan karir guru SMP. Fraksi ini juga mempertanyakan penurunan pendapatan RSU Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
Fraksi Gerindra dan Hanura mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bahkan melampaui target 108%. Namun, mereka menuntut rincian sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan itu.
“Fraksi Gerindra ingin tahu sektor pajak dan retribusi mana yang dominan mengalami peningkatan,” tegas dr. H. Miftahuddin Alif Sugeng.
Fraksi Hanura pun meminta kejelasan atas rincian pendapatan DPPKAD, Dinas Kesehatan, DISPORABUDPAR, dan Dinas Perhubungan.
Fraksi PKB menjadi yang paling kritis terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Dari honorarium yang tidak sesuai ketentuan, selisih tunjangan PPPK, hingga dana bantuan RTLH yang digunakan oleh perangkat desa diminta untuk segera ditindaklanjuti.
FPKB menyebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
“Jika tak segera dikembalikan, kami sarankan Bupati memberikan sanksi,” tegas juru bicara Harnomo.
Beberapa fraksi seperti Karya Demokrat dan PPP turut menyoroti persoalan sosial dan infrastruktur. Karya Demokrat meminta Satpol PP dan kepolisian menindak pencurian aset daerah, serta menekankan pentingnya perbaikan jembatan dan jalan rusak di beberapa titik.
Adapun PPP mengusulkan agar APBD tahun depan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung siswa berprestasi mengikuti lomba tingkat daerah hingga nasional tanpa membebani wali murid.
Jurnalis: *Ahmad Abror
Editor: Utia Lil
