REMBANG, Beritajateng.id – Ratusan perwakilan warga di sejumlah desa Kabupaten Rembang yang berpotensi terdampak pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban sepakat jika pembangunannya tidak melintasi kota. Pasalnya, jika dibangun melintasi kota dipastikan akan mengganggu perkembangan pembangunan wilayah perkotaan. Hal itu disepakati saat konsultasi publik penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek Jalan Tol Demak-Tuban bersama Tim AMDAL dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan menggelar konsultasi publik di Pendopo Museum Kartini pada Jumat, 12 Agustus 2022.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, konsultasi publik studi AMDAL memang diperlukan untuk mendapat informasi yang konkret terhadap dampak dari pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban baik dari dampak ekonomi maupun sosial.
Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sangat diperlukan agar rancangan AMDAL dapat dirumuskan dengan tepat dan benar. Apalagi jalan tol yang melintasi Kabupaten Rembang cukup panjang, yakni hampir 80 kilometer dari total panjang keseluruhan kurang lebih 180 kilometer.
Baca Juga
Pati-Kudus Ingin Hadirkan Rest Area Tol Demak-Tuban di Wilayahnya
“Sinkronisasi dan komunikasi intens sangat diperlukan. Agar dalam tatanan pelaksanaan tidak ada masalah yang mengganggu dalam pelaksanaan tersebut,” kata Bupati Hafidz.
Terkait isu jalan tol yang rencananya melintasi kawasan kota, di depan ratusan perwakilan warga, Bupati Hafidz menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang sangat keberatan. Pendapat tersebut langsung disampaikan dihadapan Direktur Pelaksanaan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
“Kota Rembang merupakan kota yang tidak terlalu besar. Tetapi, kalau mahkotanya dibelah, ini tidak akan jadi kota. Untuk itu, saya minta nanti satu ini diperhatikan betul. Sesuaikan dengan sosialisasi awal, yaitu jalan tol berada di selatan kota,” tegasnya.
Baca Juga
Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Pasti Berlangsung
Ucapan Bupati Hafidz itu lantas disambut oleh ratusan masyarakat yang setuju jika jalan tol tidak melintasi kawasan kota. Pasalnya dampak ekonomi maupun sosial yang akan terjadi sangat besar ketika dipaksakan melalui kota.
“Ini membuat masyarakat resah. Kalau ada satu atau dua saja yang berkepentingan, tetapi secara umum masyarakat resah. Ini suara masyarakat. Jadi untuk tindak lanjutnya Ibu Direktur bisa dipertimbangkan,” pungkasnya. (Lingkar Media Network | Koran Lingkar)