PATI, Beritajateng.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam rapat ini, sebanyak enam langkah akan dilakukan untuk menangani banjir yang hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan langkah pertama pihaknya akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir agar benar-benar dicukupi oleh pemerintah. Termasuk aliran listrik di kamp pengungsian yang diharapkan tidak terputus.
“Kebutuhan dasar termasuk listrik di pengungsian harus betul-betul diperhatikan,” ungkapnya saat rapat di kantor Bupati Pati.
Kedua, Letjen Suharyanto bersama dengan Pemprov Jateng telah bersama-sama melakukan modifikasi cuaca. Cara ini diharapkan bisa mengurangi intensitas hujan yang dalam sepekan terakhir turun dengan lebat di wilayah Pati dan sekitarnya.
“Kerjasama antara BNPB dengan Pak Gubernur, kita melaksanakan modifikasi cuaca, dari BNPB 2 pesawat, Pemprov Jateng 1 pesawat. Dengan 3 pesawat tidak berarti bisa menghentikan hujan, tetapi bisa mengurangi curahnya, yang semula ekstrim bisa jadi sedang,” imbuhnya.
Tak kalah penting, ia mengatakan langkah ketiga adalah perbaikan darurat fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, khususnya jalan dan jembatan.
“Infrastruktur darurat, targetnya dua minggu tidak ada lagi jalan terputus. Baik di desa, kecamatan, tidak ada jembatan yang terputus sudah dilakukan jembatan darurat,” ujarnya lagi.
Keempat, selain penanganan darurat, perbaikan secara permanen juga akan dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan Pemprov dan Pemkab. Ia mengatakan yang paling mendesak adalah normalisasi Sungai Silugonggo yang akan dilakukan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai).
“Pengajuan infrastruktur permanen, sudah diajukan Pak Bupati dan akan kami tindak lanjuti di tingkat pusat. Untuk akses nasional yang bukan kewenangan Bupati Pati, yaitu BBWS di Sungai Juwana, sudah ada program rehabilitasi atau normalisasi sungai,” cetus Letjen Suharyanto.
Kelima, terhadap warga yang rumahnya rusak akibat bencana, ia mengatakan pemerintah menjanjikan akan membantu memperbaiki dengan langkah awal pendataan dan kemudian diajukan ke pemerintah pusat.
“Aset masyarakat rumah yang rusak berat sedang ringan, didata dan akan dilakukan perbaikan dari pemerintah pusat,” janji kepala BNPB.
Langkah terakhir, pihaknya akan mengupayakan mitigasi bencana seperti perbaikan infrastruktur, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang.
“Kita sepakat apa yang diupayakan di 2026 terkait perbaikan infrastruktur merupakan mitigasi agar di 2027 dan 2028 seandainya masih terjadi hujan tidak terjadi di titik yang sama seperti di 2026. Artinya pelaksanaan di 2026 ada hasilnya,” tandasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
