PATI, Beritajateng.id – Anggota Komisi D DPRD Pati Eko Kuswanto mendorong sekolah turut melibatkan orang tua dalam kegiatan yang mengharuskan adanya pembayaran.
Hal itu mengingat munculnya sejumlah kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN 1 Tayu mulai dari outing class, LKS, hingga biaya untuk pengambilan ijazah.
“Jadi jangan hanya ke siswa, orangtua juga diajak berembuk bahwa ini akan dilaksanakan kegiatan. Karena ini berkaitan dengan pembiayaan, yang mengedarkan biaya kan orang tua,” kata dia, belum lama ini.
Ia mengungkap sejumlah orang tua siswa mengaku ke pihaknya karena tidak dilibatkan dalam keputusan terkait kegiatan berbayar itu. Menurutnya hal itu memberatkan para orang tua, terlebih karena nominalnya yang cukup besar.
“Memang ada orangtua yang menyampaikan ke kita karena tidak berani menyampaikan ke sekolah terkait biaya. Itu kan perlu biaya yang sangat besar,” tandasnya.
Eko pun menegaskan sekolah negeri tidak diperkenankan mengambil iuran apapun. Sehingga ia berharap kasus di SMPN 01 Tayu bisa dijadikan pembelajaran bagi sekolah lain.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
