PATI, Beritajateng.id – Ribuan nelayan memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang kini mencapai Rp27 ribu per liter. Protes ini disampaikan dalam aksi damai di depan kantor Bupati Pati, Senin, 4 Mei 2026.
Para nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Sejahtera dan Asosiasi Mina Santosa itu pun menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memberikan BBM subsidi khusus agar bisa kembali melaut.
Perwakilan nelayan, Eko Budiono, menuturkan harga saat ini sangat memberatkan nelayan. Sehingga pihaknya meminta Pemkab Pati mengawal Pemerintah Pusat agar menetapkan harga BBM khusus nelayan yang memiliki kapal diatas 30 GT.
“Kami mendukung dan mendorong pemerintah menetapkan harga bbm khusus nelayan atau perikanan di atas 30 GT dengan kisaran harga Rp10.000 hingga Rp13.600 atau maksimal dua kali lipat harga subsidi saat ini,” ucapnya.
Pihaknya pun mengungkap akan melakukan aksi lanjutan di Jakarta apabila tidak ada perubahan harga BBM. Sebab menurutnya keberlangsungan hidup nelayan bergantung pada BBM tersebut
“Kalau tidak ada perubahan harga BBM dalam waktu dekat, kita akan aksi di Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra berjanji mengawal aspirasi masyarakat nelayan ke pemerintah pusat. Ia menyebut sudah menyampaikan ikhwal harga BBM khusus industri perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya sudah bilang ke KKP bahwa ini bukan masalah pengusaha kapalnya, tetapi berurusan dengan ABK-nya bahwa ABK di tempat kami ini adalah bagi hasil bukan gaji jadi misalkan ada kenaikan BBM dampak signifikan yang merasakan adalah temen-temen ABK, teman-teman nelayan,” ujar Chandra merespons aspirasi nelayan.
Selain itu, Chandra menyatakan bahwa Pemkab Pati bersedia menyuarakan tuntutan nelayan ke pemerintah pusat jika belum ada penyesuaian harga BBM setelah aksi demo hari ini.
“Kalau misal ini belum ditanggapi pemerintah pusat, kami akan ikut bersama bapak-bapak semua untuk datang ke pusat untuk mendapatkan harga BBM yang sesuai dengan kondisi nelayan, supaya bisa disesuaikan,” tuturnya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, pun menegaskan akan turut mengawal aspirasi para nelayan tersebut.
“Kami setuju dengan Pak Plt Bupati akan mengawal didepan ke KKP sehingga harga BBM ini bisa disesuaikan. Jadi apa yang bapak ibu sampaikan akan kami bawa ke kementerian agar bisa ditindaklanjuti,” kata dia.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
