PATI, Beritajateng.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pati menggelar kegiatan verifikasi dan validasi (verval) bagi nelayan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kamis sore, 25 Juni 2026.
Sekretaris DKP Pati, Agus Sunarko, menuturkan verval ini menjadi langkah awal penataan data nelayan sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai keluhan nelayan terkait penyaluran BBM bersubsidi. Salah satu persoalan yang banyak ditemukan adalah adanya satu kapal yang memiliki lebih dari satu barcode pembelian solar subsidi.
“Alhamdulillah hari pertama verval berjalan lancar. Mudah-mudahan sampai hari terakhir tetap tertib, tepat sasaran dan kondusif,” ucapnya saat meninjau langsung proses verval di pesisir Pantai Banyutowo.
Agus menyebut, salah satu tujuan verval ini adalah menyesuaikan data dengan aturan yang berlaku, yaitu satu kapal satu barcode.
“Jika ditemukan satu kapal memiliki lebih dari satu barcode maka akan dilakukan penertiban,” ujarnya
Selain itu, DKP juga akan menertibkan barcode yang terindikasi digunakan oleh kapal yang tidak berada di wilayah pesisir Kabupaten Pati. Kapal yang tidak lolos verifikasi faktual akan dicoret dari daftar penerima subsidi BBM solar.
Menurutnya, penataan data tersebut bukan hanya untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi nelayan yang benar-benar berprofesi sebagai pencari ikan. Dengan demikian, nelayan dapat bekerja lebih tenang dan produktif.
“Kalau nelayan merasa aman dan nyaman, hasil tangkapannya juga akan meningkat. Harapannya ikan yang didapat bisa dijual melalui TPI sehingga PAD dari sektor retribusi pelelangan ikan ikut meningkat. Retribusi itu nantinya kembali untuk mendukung pelayanan dan kesejahteraan nelayan,” katanya.
Koordinator Nelayan Banyutowo, Sunarto, menyebut pelaksanaan verval merupakan jawaban atas keresahan nelayan selama ini. Menurutnya, keberadaan barcode ganda maupun barcode yang diduga digunakan oleh kapal luar daerah kerap menimbulkan kecemburuan di kalangan nelayan setempat.
“Kami berharap satu kapal cukup satu barcode. Kalau ada barcode dari kapal yang bukan asli Banyutowo atau bukan dari pesisir Pati, sebaiknya diblokir agar subsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak,” bebernya.
Sementara itu, anggota Pos TNI AL Banyutowo, A. Ma’sum, yang ikut melakukan pendataan menyebut hingga sore hari sedikitnya 25 kapal telah berhasil diverifikasi. Dari hasil pemantauan di lapangan, jumlah kapal yang berada di pesisir Banyutowo diperkirakan mencapai sekitar 200 unit.
Hasyim, nelayan yang telah puluhan tahun melaut sejak usia kecil, mengaku bersyukur pemerintah turun langsung melakukan pendataan. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari identitas pemilik kapal hingga kondisi kapal yang digunakan untuk melaut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DKP dan semua pihak yang sudah melaksanakan verval ini. Tadi dicek foto pemilik, KTP, e-pass kecil, sampai kapalnya juga diperiksa langsung. Jadi semuanya jelas dan terbuka,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Yono. Ia berharap setelah proses verval selesai, distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih merata sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan nelayan.
“Harapan kami sederhana, subsidi solar benar-benar diterima nelayan yang berhak. Kalau pembagiannya merata dan tepat sasaran, nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa khawatir kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Setelah Banyutowo, DKP Pati berencana melaksanakan verifikasi dan validasi serupa secara bertahap di sejumlah wilayah pesisir lainnya guna memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Pati.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
