PEKALONGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan siap membuka akses agar hasil ternak dari peternak ayam petelur dapat diserap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini diungkap Asisten I Sekda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi usai mengikuti audiensi bersama perwakilan peternak di ruang rapat Bupati Pekalongan, Senin, 10 Agustus 2026.
Anis menyebut, terdapat sekitar 98 SPPG yang sebelumnya telah bertemu dengan Plt Bupati Pekalongan dan menyatakan kesiapan untuk menyerap telur dan daging ayam dari pemasok lokal.
“Teman-teman juga ingin bahwa mereka menjadi supplier langsung kepada SPPG untuk bahan-bahan telur ini. Ini Alhamdulillah gayung bersambut. Nanti akan kita pertemukan antara peternak kita dengan SPPG,” katanya.
Menurut Anis, peluang tersebut menjadi momentum bagi peternak untuk mendapatkan pasar yang lebih jelas sekaligus membantu meningkatkan harga telur di tingkat peternak. Terlebih, kebutuhan telur untuk MBG cukup besar.
Berdasarkan informasi ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), ia mengungkap dalam satu pekan terdapat kebutuhan penyediaan telur dan daging ayam masing-masing sebanyak dua kali.
“Ini momentum yang bagus, dengan harapan nanti dengan serapan telur itu akan mengangkat harga di tingkat bawah,” ujarnya.
Namun, Anis menegaskan mekanisme kerja sama antara peternak dan SPPG tetap harus memperhitungkan aspek bisnis. Pemerintah akan berperan sebagai pihak yang menjembatani agar terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan.
“SPPG juga bisnis. Nanti bisnis itu nggak mungkin rugi. Nanti kita carikan win-win solution. Dan di sinilah pemerintah nanti menemukan mereka, menjembatani agar supplier-nya benar-benar lokal, mengutamakan lokal ini dulu,” jelasnya.
Ia juga meminta para peternak mempersiapkan kemampuan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan SPPG apabila kerja sama tersebut terealisasi.
Terkait sumber pasokan telur selama ini, Anis mengakui terdapat SPPG yang mengambil bahan baku dari luar daerah, meskipun sebagian juga telah menggunakan produk lokal.
“Disinyalir kemarin kita pertemuan dengan SPPG itu, kantornya di sini, ambilnya banyak dari luar. Ini kemarin juga didengari oleh kawan-kawan paguyuban sendiri,” katanya.
Untuk mengatur tata kelola pemasok, lanjut Anis, nantinya akan dibentuk paguyuban SPPG. Saat ini prosesnya baru sampai tahap pembentukan formatur.
“Kalau sudah terbentuk, nanti akan kita bahas bersama tata kelola pemasok daripada bahan-bahan SPPG. Salah satunya adalah dari peternak telur ini,” pungkasnya.
Asisten I Sekda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi mengatakan, para peternak menyampaikan kondisi usaha yang dinilai tidak seimbang antara biaya produksi dengan hasil yang diperoleh.
“Mereka menyampaikan beberapa aspirasi dan harapannya terkait dengan rendahnya harga telur, kemudian tingginya pakan ternak, sehingga tidak balance antara faktor-faktor produksi dengan output yang dihasilkan,” katanya.
Terkait tuntutan peternak mengenai harga pakan yang semakin mahal, Anis mengatakan usulan subsidi pakan akan disampaikan ke DKPP, termasuk terkait perpanjangan subsidi selama enam bulan ke depan dan penambahan skala program SPHP jagung.
“Saat ini masih terbatas dan hanya peternak tertentu yang mendapat subsidi jagung,” ujarnya.
Sementara tuntutan mengenai pembatasan impor pakan ternak, kata Anis, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan upaya pembatasan peternak skala besar yang perlu melihat kondisi peternakan di Kabupaten Pekalongan.
“Alhamdulillah, peternak di Kabupaten Pekalongan itu tidak ada yang skala besar. Semua adalah peternak-peternak rakyat,” jelasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
