REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyiapkan langkah strategis dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yakni melalui program satu desa satu Person in Charge (PIC) atau penanggung jawab.
Dalam program tersebut, nantinya setiap desa akan memiliki satu tenaga kesehatan yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pemantauan program kesehatan, termasuk layanan gizi dan aktivitas posyandu.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, drg. Dini Nuraida, mengungkap kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada para Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan.
“Di tahun 2026 tiap desa ada PIC desa. Ini baru kami sosialisasikan kepada ibu-ibu Ketua TP PKK kecamatan. Jadi satu desa itu ada satu perawat yang bertugas mengawal program kesehatan di desa tersebut,” ujarnya, Senin, 13 April 2026.
Ia menjelaskan, secara ideal posisi PIC desa akan diisi oleh tenaga perawat dengan skema satu perawat untuk satu desa. Namun jika jumlah perawat terbatas, peran tersebut dapat diisi oleh tenaga kesehatan lain sesuai kebijakan masing-masing kepala puskesmas.
“Kalau perawat kurang, bisa dibantu tenaga kesehatan lain seperti bidan, tenaga promosi kesehatan, sanitarian, atau tenaga kesehatan lainnya,” jelasnya.
Menurut Dini, keberadaan PIC desa menjadi kunci penting dalam memastikan validitas dan ketersediaan data kesehatan di tingkat desa. Data tersebut, terutama dari posyandu, akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program kesehatan.
“Kalau di kecamatan atau TP PKK butuh data desa, nanti bisa langsung tanya PIC desa. Misalnya butuh data posyandu di desa tertentu, PIC desanya siapa, bisa langsung dibuka datanya,” tambahnya.
Meski demikian, pihaknya mengakui implementasi awal kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal adaptasi para tenaga kesehatan yang ditunjuk sebagai PIC desa.
“Karena ini sistem baru, mungkin ada PIC desa yang masih beradaptasi dengan tugas barunya. Jadi mohon nanti dikomunikasikan saja jika membutuhkan data atau koordinasi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Dinas Kesehatan juga tengah menyiapkan sistem digital berupa linktree posyandu guna mendukung pelaksanaan Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh desa. Meski saat ini baru beberapa desa yang menjadi lokus program, sistem tersebut kini dirancang agar bisa diterapkan secara merata.
“Walaupun hari ini ada desa lokus untuk Posyandu 6 SPM, kami tidak ingin ketinggalan sistem. Sistemnya harus ada di seluruh desa,” tegasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
