REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terpaksa menunda sejumlah proyek akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini.
Kepala BPPKAD Rembang, Drupodo, menjelaskan sebelum pemangkasan, total alokasi TKD Rembang dalam APBD Induk 2026 mencapai Rp1,4 triliun atau tepatnya Rp1.448.344.533.000.
Namun, setelah adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional, angka tersebut turun menjadi Rp1,3 triliun atau Rp1.321.589.419.000.
“Artinya ada penurunan sebesar Rp126.755.114.000 (Rp126 miliar) atau sekitar 8,75 persen,” jelasnya, Jumat, 24 April 2026.
Penyesuaian ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang melalui pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Drupodo mengungkap dampak paling terasa dari pemangkasan ini berada pada sektor belanja modal, khususnya yang bersumber dari dana transfer khusus. Sejumlah proyek pembangunan fisik pun terpaksa mengalami penyesuaian.
“Beberapa kegiatan pembangunan fisik kemungkinan ditunda, ada juga pengurangan volume kegiatan di perangkat daerah, serta penyesuaian prioritas belanja dengan mengutamakan program wajib dan pelayanan dasar,” ujarnya.
Secara keseluruhan, penurunan TKD ini dipastikan akan mempengaruhi jalannya pembangunan di Kabupaten Rembang. Sejumlah proyek harus disesuaikan baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun cakupan programnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Rembang H. Harno menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah strategis melalui efisiensi anggaran.
“Menyikapi TKD, apa yang bisa kita efisiensi ya kita efisiensi, apa yang bisa kita tunda ya kita tunda,” tegasnya.
Menurutnya, langkah efisiensi menjadi pilihan realistis agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga tanpa harus mengorbankan program prioritas. Ia juga optimistis pembangunan di Rembang tetap berjalan dengan dukungan semua pihak.
“Dengan kerja sama pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kita yakin pembangunan tetap bisa berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
