BATANG, Beritajateng.id – Dengan adanya kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang, Maulana Yusuf sangat mendukung kebijakan ini.
Maulana Yusuf menjelaskan, kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah agar penyaluran Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.
“Penyaluran BBM bersubsidi yang berlaku saat ini tidak adil, sebab lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu dibandingkan masyarakat yang kurang mampu,” ujar Ketua DPRD Batang saat dihubungil Lingkar Media Group, Minggu (03/07).
Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi Diungkap Polisi, Kabareskrim : Kasus Terbesar Sepanjang 2022
Sepertihalnya kondisi saat ini, banyak masyarakat mampu yang dapat membeli mobil, bahkan punya lebih dari satu motor dengan berbagai kemudahan. Hal ini tentu menyerap subsidi lebih banyak daripada mereka yang hanya punya satu motor dalam satu keluarga.
“Padahal rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan, tidak mendapat manfaat apa pun dari subsidi BBM,” jelasnya.
Subsidi yang semakin besar lanjutnya, sangat membebani anggaran negara (APBN) dan Pertamina. Sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi yang lebih dibutuhkan oleh rakyat miskin, petani, nelayan, lansia, difabel, dan UMKM.
“Landasan berpikirnya adalah, keadilan distributif dalam bentuk pengetatan penerima subsidi melalui sistem yang terpantau secara holistik dan real time,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Maulana Yusuf meyakini, sistem ini akan mampu menekan penyimpangan BBM subsidi di lapangan agar tidak beralih ke sektor industri maupun pertambangan. Bahkan penyelundupan dan tindakan mengambil BBM dari truk tangki Pertamina secara ilegal oleh oknum nakal.
“Adanya kebijakan ini, diharapkan lebih tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan kecil yang memiliki kebutuhan spesifik. Baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif dan tidak merembet ke oknum-oknum nakal,” terang Yusuf.
Pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas imbuh Yusuf, juga harus menyesuaikan kondisi masyarakat. Karena, tidak semua lapisan masyarakat mudah mengakses akun MyPertamina. Sehingga jangan sampai menjadi blunder, malah menyusahkan masyarakat dalam membeli BBM.
“Bayangkan masyarakat yang gawai-nya belum Android yang tidak bisa mengunduh aplikasi. Belum lagi kalau internetnya kurang lancar. Jadi selain mempertimbangkan soal penyaluran BBM bersubsidi, juga harus dipikirkan perlakuan kepada masyarakat yang gawai-nya belum bisa mengunduh aplikasi MyPertamina,” pungkas Yusuf. (Lingkar Media Network | Koran Lingkar)
