JEPARA, Beritajateng.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Junarso turut menanggapi isu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yakni pertalite dan solar. Ia juga menyoroti terkait pengalihan subsidi tersebut untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Junarso, dalam hal ini, menyoroti persiapan Pemerintah Daerah (Pemda) jikalau hal itu terealisasi. Menurutnya, berdasarkan informasi dari pemerintah, 80 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sehingga, pemerintah berencana akan mengalihkan subsidi tersebut kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Jika memang itu terealisasikan, kata dia, maka pihaknya senantiasa mendorong kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera memperbaiki data penerima BLT sehingga subsidi tepat sasaran.
“Hal inilah yang justru harus dipersiapkan oleh Pemkab Jepara agar tidak lagi ada kesalahan atau tidak tepat sasaran. Di mana yang seharusnya menerima tidak dapat dan sebaliknya. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan saat ini,” ungkapnya.
Baca Juga
DPRD Jepara Pratikno Dukung Penetapan Ratu Kalinyamat Sebagai Pahlawan Nasional
Junarso menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus menunjukkan peran yang nyata dalam usaha membantu pemulihan ekonomi masyarakat Jepara. Tidak hanya melalui program-program kegiatan saja, tetapi harus langsung mengeksekusi program yang telah direncanakan.
“Salah satu yang kami soroti adalah program pemberdayaan ekonomi industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkait peningkatan sumber dayanya dan juga wajib memberikan fasilitas kemudahan permodalan dengan bunga yang relatif rendah,” tuturnya.
Program tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemkab Jepara dalam rapat paripurna yaitu Ranperda Penyertaan modal. Ia mendukung langkah tersebut, dengan catatan Pemkab Jepara memiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup.
Penyertaan modal, lanjut Junarso, meliputi (BUMD, Bank BKK dan Bank Artha/red) itu harus mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku IKM atau UMKM. Hal itu, untuk mendapatkan modal dengan bunga yang ringan. Dengan catatan, program penyertaan modal ini diberikan kepada BUMD yang sehat dan juga profesional.
“Kalau itu terwujud, kami berharap Bank BKK dan Bank Artha ini bisa membuat program KUR seperti di bank nasional, dan akan kami perjuangkan di dalam pembahasan di DPRD,” pungkasnya. (Lingkar Media Network | Koran Lingkar)
