JEPARA, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memperkuat langkah penanganan bencana alam melalui rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang kerja Bupati Jepara, Senin, 12 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, sebanyak delapan kecamatan dilaporkan terdampak bencana, yakni Kecamatan Keling, Donorojo, Kalinyamatan, Nalumsari, Mayong, Bangsri, Tahunan, dan Kembang.
Desa Tempur di Kecamatan Keling, menjadi wilayah dengan dampak paling parah akibat rusaknya badan jalan serta perubahan alur Sungai Gelis. Hal ini mengakibatkan ratusan warga sempat terisolasi karena akses terputus.
Bupati Witiarso Utomo menegaskan, perlindungan dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu dan tidak bergerak sendiri-sendiri.
“Kita harus satu komando. Koordinasi yang kuat penting agar risiko terhadap warga bisa diminimalkan,” tegas Mas Wiwit, sapaan akrabnya.
Dalam penanganan darurat, Pemkab Jepara menargetkan pembersihan material longsor yang menutup akses jalan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga hari. Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan logistik berupa kebutuhan pokok bagi warga terdampak untuk 10 hari kedepan.
“Pembukaan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi fokus utama,” ujarnya.
Namun, Mas Wiwit mengungkap penanganan di kawasan Sungai Gelis masih menghadapi kendala teknis. Derasnya arus sungai membuat alat berat belum bisa dioperasikan, sementara pelebaran jalan belum memungkinkan karena berisiko memicu longsor susulan.
Sebagai solusi sementara, pihaknya memilih opsi pengembalian alur sungai yang sempat hilang.
“Secara teknis rencana penanganan meliputi pengalihan aliran sungai, pembangunan badan jalan baru dengan lebar sekitar 4,5 meter, serta pengerahan tiga unit ekskavator. Pohon-pohon yang menghambat aliran sungai akan dibersihkan, dan alur sungai yang terlalu dekat dengan badan jalan akan dipindahkan sepenuhnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah infrastruktur lain juga turut terdampak. Di Kecamatan Kalinyamatan, tanggul Kali Bakalan ditangani secara darurat menggunakan karung pasir, sementara genangan air di wilayah Batukali tercatat merendam sekitar 100 hektar sawah.
“Penanganan juga dilakukan di Kali Tempur, Kecamatan Donorojo, melalui rencana normalisasi, perubahan titik pertemuan Kali Tempur dan Kali Pasokan, serta pembuatan sodetan di Kali Pasokan,” terangnya.
Di Kecamatan Mayong, tanggul Kali Sengon dan Kali Kuanyar dilaporkan jebol sepanjang sekitar delapan meter dengan tinggi tiga meter. Hal ini mengakibatkan sekitar 50 hektar lahan sawah terdampak.
Sementara itu, jembatan penghubung Ngetuk-Karangnongko di Kecamatan Nalumsari dilaporkan hilang dengan panjang sekitar 30 meter.
“Normalisasi Kali Mayong baru akan dilakukan setelah kondisi air surut dan tanah dinyatakan aman. Untuk jembatan penghubung Ngetuk-Karangnongko belum bisa dilakukan pengukuran karena kondisi lokasi masih berbahaya,” imbuh Mas Wiwit.
Dari sisi pendanaan, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menyatakan dukungan melalui alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar. Dana tersebut akan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak di lapangan.
“Penggunaan BTT harus benar-benar diprioritaskan untuk kegiatan yang paling mendesak,” ujarnya.
Forkopimda dalam rapat tersebut sepakat menegaskan pentingnya satu sistem komando agar penanganan bencana berjalan efektif dan terintegrasi. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memperbarui informasi kepada masyarakat terkait perkembangan dan tahapan penanganan bencana.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
