BLORA, Beritajateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora mendorong pemerintah desa untuk lebih cermat memilih program prioritas di tengah efisiensi anggaran.
Kepala PMD Blora, Yayuk Windarti, menegaskan agar seluruh desa tetap optimis dan kreatif. Menurutnya efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas output program.
“Jangan karena efisiensi lalu tidak ada duit terus diam. Desa harus pintar memilah mana yang paling prioritas. Tapi kualitasnya jangan sampai turun. Output-nya harus tetap sama,” ujarnya, Rabu, 18 Februari 2026.
Ia mencontohkan program BLT Dana Desa (BLT-DD). Sebelumnya nominal dan durasi dana bantuan itu relatif seragam, kini penyaluran harus lebih selektif karena pagu terbatas.
“Sekarang harus jelas, siapa yang benar-benar prioritas menerima, besarannya sudah ada ketentuan maksimalnya, bulannya juga diatur. Jadi tidak bisa disamakan seperti dulu,” jelasnya.
Yayuk meminta desa bertindak bijak dalam memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Apabila ada warga yang sudah tercover bantuan pusat, maka anggaran desa bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang mendesak.
“Kalau sudah di-cover DTKS dari Kemensos, sebaiknya dana desa bisa dipakai untuk prioritas lain. Masih ada stunting yang harus ditangani, balita yang perlu perhatian,” katanya.
Ia menekankan, 2026 menjadi tahun krusial bagi desa untuk menuntaskan visi-misi kepala desa. Sebab, memasuki 2027 fokus pemerintahan akan mulai terpecah dengan agenda politik dan tahapan pemilihan kepala desa.
“Tahun ini praktis tahun terakhir untuk mewujudkan visi, 2027 tinggal finishing. Setelah Maret, apalagi pasca Lebaran, sudah masuk proses Pilkades. Konsentrasi pasti terbagi,” tandasnya.
Meski begitu, Yayuk mengingatkan agar desa tetap realistis. Jika ada target visi yang belum tercapai di akhir masa pertanggungjawaban maka harus disertai alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada yang belum tercapai, pasti ada reason-nya. Yang penting bisa dijelaskan secara terbuka,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Supardi, menjelaskan efisiensi anggaran membuat rencana-rencana pembangunan di desa terhambat. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak menanggapi keluhan tersebut, sebab pengurangan dana merupakan kewenangan pusat.
“Banyak kades-kades yang wadul ke saya. Karena dana desa berkurang banyak,” katanya.
Disisi lain, Kepala Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Suratman, mengatakan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun ini tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlah penerima BLT-DD tetap enam orang. Masing-masing menerima Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan, sehingga total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp21.600.000,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan bahwa penerima bantuan ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. BLT-DD diprioritaskan bagi warga miskin ekstrem yang belum menerima bantuan sosial dari sumber lain.
Kriteria penerima tersebut meliputi lanjut usia (lansia) tanpa penghasilan tetap, warga dengan sakit menahun, serta penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja.
“Kami memprioritaskan warga miskin ekstrem, terutama lansia tanpa penghasilan dan warga yang sakit atau tidak mampu bekerja,” jelas Suratman.
Suratman mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya Desa Tamanrejo menerima lebih dari Rp1 miliar, kini anggaran menyusut menjadi Rp373.456.000.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
