BLORA, Beritajateng.id – DPRD Kabupaten Blora menyoroti mandeknya puluhan proposal hibah untuk sekolah swasta senilai Rp9,5 miliar. Dana yang mandek itu diduga akibat dampak dari efisiensi anggaran.
Anggota Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Pihaknya mengungkap baru saja menerima audiensi dari paguyuban kepala sekolah swasta yang menyampaikan langsung keluhan terkait mandeknya bantuan.
Menurutnya, sekolah swasta selama ini justru menunjukkan perkembangan cukup baik, namun tetap membutuhkan pembinaan dan dukungan anggaran untuk menjaga kualitas.
“Sekolah swasta ini sebenarnya banyak yang sudah maju. Tapi tetap butuh perhatian, terutama untuk peningkatan kualitas dan sarana prasarana,” ujar Achlif, Rabu, 29 April 2026.
Achlif menambahkan, sebelumnya Pemkab Blora sempat mengalokasikan insentif bagi sekolah swasta, termasuk tambahan untuk guru honorer.
Namun, sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan pada 2025, sejumlah pos tersebut hilang. Dampaknya kini mulai terasa, terutama pada sektor fisik dan pengembangan sarana pendidikan..
Ia juga menyinggung perubahan mekanisme anggaran yang membuat pokok pikiran (pokir) DPRD untuk sektor pendidikan kini tidak lagi tersedia. Padahal, selama ini pokir menjadi salah satu jalur penting dalam mendorong bantuan ke sekolah swasta.
“Dulu ada pokir dewan untuk pendidikan, sekarang sudah tidak ada. Itu sangat berpengaruh,” tegasnya.
Lebih jauh, Achlif menyebut kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami tekanan berat. Salah satunya akibat tidak cairnya Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai sekitar Rp372 miliar.
Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan agar sektor pendidikan, termasuk sekolah swasta, bisa kembali menjadi prioritas jika kondisi fiskal membaik.
“Kalau nanti sesuai arahan dan anggaran itu kembali, pendidikan harus jadi prioritas utama untuk segera dipenuhi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Blora Sunaryo membenarkan bahwa seluruh usulan hibah tahun ini tidak dapat direalisasikan. Ia menyebut, efisiensi anggaran serta nihilnya pokir DPRD membuat alokasi hibah ke sekolah swasta terpaksa dihentikan sementara.
“Untuk tahun ini hibah ke satuan pendidikan swasta tidak ada, karena pokir DPRD nol,” ujarnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
