PEKALONGAN, Beritajateng.id – Plt Bupati Sukirman mengungkap kontrak dengan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati non aktif Fadia Arafiq telah diputus.
Hal itu ia sampaikan dalam audiensi terbuka bersama massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pekalongan Raya. Aksi damai ini digelar di depan Kantor Bupati Pekalongan pada Selasa sore, 5 Mei 2026.
“Outsourcing yang terkait dengan PT RNB sudah kita putus kontrak. Karyawannya tetap kita perhatikan, nanti kita tempatkan setelah kita lakukan konsolidasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Pekalongan akan menindaklanjuti tuntutan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-PHK dengan memperkuat mekanisme tripartit yang telah ada.
“Kita sudah punya tripartit, tinggal kita tindak lanjuti dengan Satgas PHK. Ya kita bentuk lah itu. Semoga pertengahan Mei nanti bisa berjalan,” katanya.
Menanggapi dugaan praktik percaloan tenaga kerja, Sukirman mengakui hal tersebut merupakan persoalan lama yang masih terjadi. Namun, ia menegaskan komitmen untuk menghentikan praktik tersebut.
“Itu pengalaman masa lalu yang bergentayangan. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, praktik itu terjadi. Dan kita akan akhiri itu. Kita sudah membuat kesepakatan dengan PT HAI,” tegasnya.
Ia menambahkan, kedepan proses rekrutmen tenaga kerja akan dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan memprioritaskan masyarakat lokal.
“Langsung ke perusahaan, nanti kita publikasikan melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas juga akan mensupervisi, paling tidak masyarakat lokal jadi prioritas,” ujarnya.
Sebelumnya, aksi mahasiswa yang diikuti sekitar 35 peserta tersebut menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penolakan outsourcing, kenaikan upah, hingga perbaikan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menyampaikan pengamanan aksi dilakukan secara maksimal dengan pendekatan humanis, melibatkan 295 personel gabungan.
“Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Kami dari Polres Pekalongan bersama TNI hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan secara maksimal, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Kapolres.
Ia berharap hasil audiensi dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Semoga apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Mari kita kawal bersama demi kemajuan Kabupaten Pekalongan ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
