BLORA, Beritajateng.id – Kabupaten Blora mendapatkan kuota perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 1.450 unit tahun ini. Anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu diketahui berasal dari Pemerintah Pusat.
Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora, Denny Adhiharta Setiawan, mengatakan Blora masih akan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 433 unit rumah di tahap dua.
“Untuk tahap pertama ini total ada 1.450 penerima. Nanti masih ada tahap kedua sebanyak 433 unit,” ujar Denny, Senin, 18 Mei 2026.
Denny mengungkap Kecamatan Ngawen menjadi daerah dengan penerima bantuan perbaikan RTLH terbanyak. Sementara Kecamatan Bogorejo menjadi daerah yang nihil dari sasaran bantuan itu.
“Kecamatan Ngawen mendapatkan kurang lebih ada 500. Kalau Bogorejo kemungkinan karena tidak ada yang mengusulkan,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap penerima mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta. Namun bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat.
Sistem pemberian bantuan, kata dia, nantinya sebanyak Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan. Sementara sisanya dipakai untuk biaya pekerja atau tukang.
“Bantuannya bukan uang tunai, namun berbentuk material bangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan perihal pelaksanaan program nantinya dilakukan secara berkelompok.
“Dalam satu desa, akan dibentuk ketua kelompok. Ia (ketua kelompok) bertugas mengkoordinasikan kebutuhan material maupun pengerjaan rumah,” terangnya.
Ketua kelompok tersebut, kata dia, akan bekerja sama dengan toko bangunan setempat untuk memenuhi kebutuhan material renovasi rumah warga penerima bantuan.
Menurut Denny, pola itu dipilih agar penerima bantuan tidak direpotkan mengurus pembelian material sendiri, terutama warga lanjut usia.
“Karena penerimanya banyak yang mbah-mbah dan ibu-ibu. Tidak mungkin bolak-balik beli paku atau kayu sendiri. Jadi dikoordinir ketua kelompok,” jelasnya.
Saat ini pihaknya mengaku masih mengalami kendala pada tenaga pendamping program dari pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, tenaga pendamping akan bertugas melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
Ia juga menuturkan program tersebut dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa. Sebab, material yang dibeli berasal dari toko bangunan sekitar. Begitu pula pekerja yang berasal dari warga setempat.
Menurutnya, perputaran uang di Kabupaten Blora dari program RTLH tersebut mencapai Rp29 miliar.
“Perputaran ekonomi desa ikut jalan. Tukangnya juga dari desa sendiri,” tandasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
