JEPARA, Beritajateng.id – 17 madrasah di wilayah Kabupaten Jepara akan diperbaiki dengan anggaran masing-masing mencapai Rp1 miliar. Bantuan anggaran perbaikan gedung madrasah itu berasal dari Bantuan Presiden (Banpres) melalui program revitalisasi.
Bupati Witiarso Utomo mengatakan, pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang layak dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Hal ini ia katakan saat menghadiri peresmian program revitalisasi salah satu madrasah penerima yakni MTs Darul Ulum di Desa Srikandang, Kecamatan Bangsri, Jumat sore, 18 September 2026.
Kegiatan yang mengusung agenda tema Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid ini turut dihadiri Abdul Wachid sendiri serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jepara Akhsan Muhyiddin.
“Dalam membangun bidang pendidikan, saya ingin anak-anak kita mendapatkan tempat belajar yang layak, guru mendapatkan perhatian dan penghargaan yang pantas, mutu pembelajaran bisa terus ditingkatkan,” kata Mas Wiwit, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, pemerintah juga berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang setinggi-tingginya.
Pemkab Jepara, kata dia, juga telah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp11,2 miliar pada tahun ini. Anggaran tersebut diberikan kepada 132 lembaga pendidikan, baik dalam bentuk hibah fisik maupun nonfisik.
“Di saat yang sama, 390 satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kami juga telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program revitalisasi sarana pendidikan dari Kemendikdasmen,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Wachid mengatakan program revitalisasi madrasah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
Menurutnya, untuk wilayah Jepara, Kudus, dan Demak, terdapat total 41 madrasah yang menjadi sasaran program rehabilitasi melalui Banpres yang dibawanya.
“Kami berharap dengan sekolah yang bagus kualitas pendidikan juga lebih oke,” ujar legislator Partai Gerindra tersebut.
Ia menekankan, pembangunan sektor pendidikan perlu diiringi perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Dia menyoroti kondisi guru madrasah dan guru ngaji yang masih menerima honor relatif rendah.
Wachid menyebut, terdapat guru madrasah dan guru ngaji yang setiap bulan hanya menerima honor sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Karena itu, pihaknya tengah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka.
“Madrasah dan guru ngaji yang setiap bulan hanya mendapat Rp200-300 ribu rupiah. Paling tidak sebulan bisa Rp1,5 juta. Ini sedang kami perjuangkan,” jelas wakil rakyat asal Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara, tersebut.
Di sisi lain, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara Akhsan Muhyiddin menyampaikan, bantuan revitalisasi untuk 17 madrasah di Kota Ukir merupakan alokasi terbanyak di Jawa Tengah dengan total keseluruhan mencapai Rp17 miliar.
“Kemenag Jepara akan mengupayakan agar tahun depan Kabupaten Jepara kembali mendapatkan bantuan revitalisasi madrasah dengan jumlah yang sama,” katanya.
Selain perbaikan fisik bangunan, peningkatan sarana pembelajaran juga menjadi bagian dari perhatian program tersebut. Akhsan menyebut, setiap madrasah direncanakan mendapatkan empat unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Program bantuan pendidikan lainnya juga mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) madrasah. Akhsan menegaskan, madrasah negeri maupun swasta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat program tersebut.
“Semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PIP. Tidak hanya negeri, tapi madrasah juga dapat,” ujarnya.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Utia Lil
