PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2021.
Dalam rapat paripurna itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pati turut memberikan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pati tahun anggaran 2021 yang dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto.
“Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi makro terutama terkait luasan lapangan kerja harus dipacu terus, khususnya di sektor industri pengelolaan, sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor perikanan,” papar Suriyanto.
Baca Juga
Fraksi Partai Golkar DPRD Pati Sampaikan Pandangan Umum Raperda Rencana Pembangunan Industri
Fraksi Partai Golkar ingin adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pati. Hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya sebesar 71,77% yang mana dari aspek kesehatan, pendidikan hingga ekonomi perlu disinergikan demi terwujudnya masyarakat Pati yang sejahtera.
Selain itu, lanjut Fraksi Partai Golkar, keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan IPM harus dilakukan agar jika terjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik. Inovasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pun dipertanyakan, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati berpotensi untuk ditingkatkan.
“FPG (Fraksi Partai Golkar) juga memohon adanya penjelasan terkait inovasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana angka PAD sebesar Rp388.644.537.358.000. Menurut FPG masih sangat potensial untuk ditingkatkan,” lanjutnya.
Baca Juga
Fraksi NKRI DPRD Pati Beri Usulan terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021
Begitu juga dengan masalah keuangan, Fraksi Golkar akan menindaklanjuti lebih lanjut bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, guna memecahkan suatu permasalahan dan menciptakan inovasi.
“Terkait Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Perubahan Ekuitas, Neraca dan Arus Kas, FPG akan mencermati lebih teknis dalam rapat-rapat komisi dengan OPD yang membidangi, agar terinventarisasi lebih detail dalam hal permasalahan, peluang dan solusi serta inovasi yang berpotensi masih bisa dioptimalkan,” tutup Suriyanto. (Lingkar Media Network | Beritajateng.id)
