JAKARTA, Beritajateng.id – Kondisi keuangan industri pers kian dihantui tantangan sulit usai pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 256,1 triliun. Selain itu, persaingan dengan platform digital hingga disrupsi teknologi turut menjadi masalah besar.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2025-2028 Totok Suryanto menyampaikan bahwa efisiensi itu tidak hanya menimpa lembaga seperti kementerian/lembaga.
“Namun, lembaga seperti Dewan Pers juga terkena. Persoalannya begini, efisiensi itu baik. Tapi, jangan disalah artikan itu sebagai memotong anggaran. Kewajiban negara itu menjaga eksistensi pers. Kalau kita tidak bisa menjaga agar pers itu tetap hidup, ya siapa nanti yang akan menjaga kekacauan ini,” kata Totok di sela Musyawarah Nasional (Munas) II Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Jakarta Pusat, Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Totok menambahkan, meski pemerintah pusat telah mengurangi budget belanja iklan media masih ada potensi pemerintah daerah yang dapat menghadirkan peluang.
“Istilahnya, (pemda) menjaga pers juga. Kalau pemda bisa mengalokasikan anggaran dan kerjasama dengan media setempat, itu akan membuat media terbantu,” tambahnya.
Namun, Totok menegaskan bahwa pers di daerah punya peran penting terhadap apa yang dilakukan kepala daerahnya dalam kondisi apapun.
“Setelah pemda terpilih, mereka punya utang ke masyarakat ketika pilkada. Sebutannya, menyejahterakan mereka. Termasuk posisi media menyampaikan dan memberikan masukan. Ketika memberi masukan, pemda akan punya apresiasi dan kepercayaan besar dari publik. Tugas negara mensejahterakan rakyat, tugas pers menjembatani itu. Jadi, efisiensi anggaran bukan berarti mematikan sendi-sendi,” papar Totok.
Oleh karena itu, kata Totok, pemerintah harus memberikan payung dan perlindungan agar pers nasional tetap hidup.
“Kalau begini terus, ya habis. Coba lihat sekarang, media tutup satu persatu dan di PHK. Tidak terbit lagi. Larinya ke platform media sosial. Tapi, apakah media sosial bisa dipercaya sepenuhnya? Di sinilah peranan media mainstream menjaga demokrasi dan ketenangan masyarakat,” jelasnya.
Namun, seiring pesatnya pertumbuhan media online, muncul pula tantangan baru atas keberadaan media online yang tak memiliki legalitas atau badan hukum yang jelas.
Istilahnya, media bodong. Beroperasi tanpa punya badan hukum yang sah. Mereka juga tak terdaftar secara resmi dan enggan patuh ketentuan hukum dan aturan di Dewan Pers.
Totok sangat menyayangkan keberadaan menjamurnya media massa tersebut.
“Banyak (jumlahnya). Tidak punya kelengkapan seperti yang diatur oleh Dewan Pers. Ujungnya, kembali ke masyarakat dalam berliterasi. Misalnya, Anda konsumsi produk media, dijamin produknya itu aman. Akurat dan menjadi pegangan,” papar Totok.
Lebih lanjut, Totok, juga menyorot keberadaan media tanpa legalitas dan susunan kelembagaan yang tak jelas.
“Seperti siapa Pemred-nya, kualifikasi dan publikasinya karena tidak ikut UKW. Lalu, tata kelola. Mulai dari pengelolaan sampai delivery, informasi ke publik yang tidak mengedepankan kode etik jurnalistik. Masa’ mau dipercaya?,” ujarnya.
Terkait hal itu, Totok meminta agar masyarakat juga dapat melihat media yang terpercaya.
“Memintarkan masyarakat, memberikan literasi ke masyarakat. Ini, lho yang Anda pegang. Di Pasal 28 UUD 1945 tidak melarang siapapun memberikan informasi,” sambungnya.
Meski tidak ada larangan bagi siapapun menyebarkan informasi, Totok menegaskan bahwa pemberi informasi tidak layak dipilih jika tidak punya kapasitas dan tidak taat aturan berdasarkan kode etik secara profesional.
“Tidak semua media sosial bener, kok isinya. Ada sekitar 1.800 lebih media telah terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers. Kalau publik mau cek, bisa ke website (Dewan Pers),” tambahnya.
Jurnalis: *Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Utia Lil
