GROBOGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan berencana membangun gedung baru untuk kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Grobogan. Diketahui, selama ini Bappeda Grobogan masih menumpang di gedung milik BPPKAD Grobogan.
Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Grobogan Candra Yuliapasha mengatakan, pendirian gedung baru Bappeda ini dilakukan bertahap selama dua tahun dan akan didirikan di eks Kantor Kecamatan Purwodadi.
“Pembangunan kantor Bappeda direncanakan selesai dua tahun anggaran. Tahun 2025 untuk pagu anggaran yang tersedia Rp 6.641.690.000. Tahun depan diusulkan kembali,” jelas Candra.
Saat ini, kata Candra, progres rencana tersebut akan memasuki tahap lelang jasa konsultasi pengawasan atau manajemen konstruksi. Diperkirakan kontrak konstruksi akan dilakukan pada awal Juli nanti.
“Untuk tahun ini target bisa selesai dua lantai. Sedangkan bangunan lantai tiga dan penataan lingkungan ditarget selesai tahun 2026,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Candra menjelaskan bahwa bangunan tersebut akan didirikan diatas tanah seluas 32×14 meter dengan konsep green building.
Untuk bangunan lantai satu dan dua, kata Candra, akan dipakai untuk ruang kantor dan rapat kecil. Sedangkan pada lantai tiga akan terdapat ruang rapat besar, serta satu ruang kantor untuk satu bidang.
“Nah, untuk roof topnya akan ada green garden dan dipasang panel surya. Sehingga bisa menambah ruang terbuka hijau,” imbuh Candra.
Selain itu, ia mengungkap bahwa akan terdapat ruang galeri dan audio visual di bangunan tersebut.
“Karena eks Kecamatan Purwodadi ini termasuk bangunan lama. Ada satu bangunan lama yang masih dipertahankan, karena diindikasi sebagai bangunan yang diusulkan cagar budaya. Saat ini masih aktif dipinjamkan sebagai depo arsip Kantah Purwodadi ,” ungkapnya.
Mengenai Bappeda yang baru akan memiliki gedung sendiri, Candra mengungkap bahwa hal tersebut lantaran lembaga ini hanya memiliki sedikit staf. Sehingga, operasionalnya ditempatkan di lantai tiga gedung BPPKAD Grobogan.
“Dulu staf masih sedikit dan pekerjaan tak se-kompleks sekarang. Karena sekarang berkembang dan banyak pelayanan jadi tidak cukup. Bappeda diminta mencari lokasi yang tidak diperbolehkan jauh-jauh dari pusat pemerintahan. Karena menjadi tim inti anggaran, sehingga agar koordinasi tetap mudah harus berdekatan,” paparnya. (Lingkar Network | Ahmad Abror – Beritajateng.id)
