SEMARANG, Beritajateng.id – Menanggapi gelombang aksi penolakan Over Dimension Over Loading (ODOL), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan kebijakan itu tidak hanya berdampak pada ekonomi, melainkan juga sosial, terutama kepada para sopir angkutan barang.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” kata Luthfi, saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat, 20 Juni 2025.
Ia mengatakan, saat ini langkah yang akan diambil yakni berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dan Polda.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan,” kata dia.
Menurutnya, sosialisasi mengenai kebijakan itu harus dilakukan dengan tepat kepada masyarakat, agar praktiknya bisa berjalan dengan baik untuk wilayah Jawa Tengah.
“Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Korps Lalu Lintas Polri merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Over Loading sejak 1 Juni 2025. Kebijakan tersebut menggunakan tiga level pendekatan penindakan oleh petugas, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum.
Program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan juga pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.
Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menuai protes dan memicu gelombang demo supir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.
Sejumlah daerah melakukan aksi blokade jalan untuk menolak kebijakan ini. Seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas.
Para sopir truk tersebut menyampaikan penolakan aturan tersebut, dan menuntut agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih. Mereka juga meminta agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan.
Jurnalis: Utia Lil
