PATI, Beritajateng.id – Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, merespon aduan warga mengenai dugaan hilangnya fungsi penganggaran atau budgeting DPRD dalam Forum Perangkat Daerah di Kantor Bapperida Pati, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurut Muslihan yang juga salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) pihak eksekutif selalu berkomunikasi dengan legislatif terkait rencana kerja yang akan dilaksanakan.
“Apa yang diusulkan bupati tetap disampaikan kepada DPRD. Jadi kami tetap berpedoman pada hal itu, toh kenyataannya di Banggar masih dibahas. Fungsi budgeting masih sesuai undang-undang,” jawab Politisi dari PPP ini.
Ia berharap di masa transisi ini, baik legislatif dan eksekutif harus saling bersinergi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pati yang lebih baik lagi.
Diketahui, isu ini diungkap oleh salah seorang warga Wedarijaksa yang juga mantan anggota Komisi B DPRD Pati, Sukarno, dalam forum tersebut.
“Saya kemarin mendapat informasi dari Bu Muntamah (anggota DPRD Pati) bahwa bupati bisa membuat program tanpa seizin DPRD,” kata Sukarno.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
