PATI, Beritajateng.id – Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Pengawas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan akan menelusuri dugaan dana program makan bergizi gratis (MBG) yang belum di cair.
Sebab, ia mengatakan dana dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum dicairkan itu menyebabkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi berhenti beroperasi.
Wabup Chandra menyadari permasalahan ini bisa saja terjadi pada SPPG yang disebabkan permasalahan di tingkat pusat yakni di BGN. Pihaknya pun berjanji bakal segera melakukan pengecekan mengenai permasalahan ini agar bisa segera diselesaikan.
“Biasanya itu dari MBG pusat, jadi ada laporan terkait pelaksanaan MBG. Penutupan dan pembukaan itu semua dari MBG pusat. Nanti kita tindak lanjuti ada masalah apa,” ujarnya usai rapat paripurna di Kantor DPRD Pati, Senin, 15 Desember 2025.
Masalah anggaran semacam ini, lanjut dia, memang sering terjadi dan tidak hanya di Kabupaten Pati. Ia pun meminta kepada pengelola SPPG yakni Ketua Yayasan untuk proaktif berkomunikasi dengan pihaknya selaku tim di kabupaten maupun dengan tim pusat BGN.
“Nanti coba kita telusuri. Ada beberapa dana tidak cair itu biasanya MBG ini dananya lewat yayasan. Yayasan baru masuk ke mitra. Nah, yang Pucakwangi ini yayasan sendiri atau mereka bermitra kita enggak tahu. Nanti coba kita cross check,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menilai permasalahan transfer dana dari BGN ke SPPG dikarenakan kesalahan teknis yang dilakukan oleh pegawai di SPPG.
“Ini mungkin ada satu kesalahan teknis. Mungkin saja ketika memasukan perencanaan agak lambat atau ada sistem baru. Kan banyak juga SPPG yang berjalan,” imbuh Ali.
Pihaknya berharap agar pengelola bisa segera mencari solusi atas permasalahan ini. Bahkan jika diperlukan, pihaknya bakal meminta Komisi D DPRD untuk melakukan sidak ke lokasi SPPG.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
