PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2021.
Dalam kesempatan itu, Fraksi NKRI (Nurani Keadilan Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan anggota dewan yang terdiri dari Fraksi PKS, Fraksi Perindo dan Fraksi Hanura menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto.
Pada pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Fraksi NKRI menyampaikan beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan, bidang kepegawaian dan bidang infrastruktur.
“Menanggapi penjelasan Saudara Bupati Pati terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021, kami Fraksi NKRI akan menyampaikan beberapa pernyataan, masukan dan catatan,” papar Suriyanto saat membacakan pandangan umum Fraksi NKRI.
Di bidang keuangan, Fraksi NKRI meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Baca Juga
Fraksi NKRI DPRD Minta Pemkab Pati Perhatikan Pencemaran Lingkungan
“Mohon penjelasan terhadap penggunaan dana refocusing dan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 tahun 2021. Terkait SILPA terikat pada APBD tahun anggaran 2021 yang sudah diuraikan, kami meminta penjelasan karena dianggarkan pada APBD 2022 yang berjumlah Rp97.000.000.000,” jelasnya.
Sedangkan pada bidang kepegawaian, Fraksi NKRI menyoroti rotasi jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati yang mengisi kursi pemerintahan yang mana tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau keahlian. Terlebih, rotasi jabatan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.
Selain itu, Fraksi NKRI ingin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.
“Kesimpulan besar pandangan umum Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021, pada prinsipnya setuju untuk dibahas ke tahapan berikutnya dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (Lingkar Media Network | Beritajateng.id)
