PEKALONGAN, Beritajateng.id – Gedung Setda Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dan gedung DPRD setempat akan dirobohkan dan dibangun kembali usai mengalami kebakaran akibat insiden kerusuhan demo beberapa waktu lalu.
Hal itu dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau lokasi gedung yang rusak di Kota Pekalongan bersama Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid, Minggu, 7 September 2025.
“Kondisinya sudah kategori rusak berat. Tidak ada pilihan lain selain dirobohkan dan dibangun ulang,” tegas Dody.
Ia menjelaskan, cetak biru gedung lama turut terbakar sehingga perencanaan harus dimulai dari nol.
“Targetnya akhir 2026 rampung. Kalau bisa lebih cepat, tentu akan kita percepat,” ujarnya.
Menurut Dody, pembangunan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD karena berada dalam satu kompleks.
“Feeling saya, anggarannya sekitar Rp80–90 miliar, tapi masih dihitung ulang dan disesuaikan desain baru. Arahan Presiden, semua kantor pemerintahan yang terbakar atau rusak parah segera dibereskan oleh pusat,” jelasnya.
Dody mengungkap, terdapat sekitar sepuluh provinsi yang melaporkan kerusakan fasilitas pemerintahan dalam kerusuhan demo pada akhir Agustus lalu. Ia mengatakan, estimasi kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,1–1,2 triliun untuk perbaikan seluruh kerusakan itu.
“Pekerjaan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Yang paling berat di Pekalongan, Kediri, dan Makassar, karena rusak total,” ungkap Dody.
Ia menekankan opsi mempertahankan bangunan lama justru memiliki biaya yang lebih tinggi.
“Pengalaman di stadion Malang, biaya perbaikan jauh lebih mahal. Jadi lebih baik dirobohkan, lalu kita preserve desain lama agar karakter bangunan tetap terjaga,” katanya.
Tim Kementerian PU, kata dia, akan menggali kembali referensi bentuk lama melalui diskusi bersama Pemkot Pekalongan.
“Nanti kita panggil yang masih ingat bentuknya seperti apa, duduk bersama dengan Pak Wali dan timnya, jadi tidak terlalu berubah dari desain lama,” kata Dody.
Sementara itu, Wali Kota Aaf menegaskan pelayanan publik tetap berjalan normal meski gedung utama tidak dapat difungsikan.
“Pelayanan dipindah ke Aula Dindagkop dan aula BPKAD Bappeda. Sejak 31 Agustus ASN langsung bersih-bersih dan menata kantor sementara, sehingga praktis tidak ada WFH,” tuturnya.
Ia mengakui APBD Kota Pekalongan tidak mampu membiayai pembangunan ulang yang diperkirakan menelan puluhan miliar rupiah.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri berkunjung langsung atas perintah RI 1 untuk mengakomodir semua daerah yang terdampak paling parah. Salah satunya adalah Kota Pekalongan. Mudah-mudahan sesuai dengan planning, akhir 2026 bisa selesai.” ujarnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia
