KUDUS, Beritajateng.id – Sejumlah sekolah di Kabupaten Kudus secara swadaya memberikan gaji kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dari Januari 2026 belum menerima gaji.
Gaji yang belum dibayarkan kepada PPPK Paruh Waktu tersebut dikarenakan regulasi. Kejadian ini tentu menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan.
Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan, pemberian gaji ini pun dilakukan sesuai kekuatan keuangan sekolah masing-masing.
“Saya yakin tidak semua sekolah memiliki kemampuan, keterampilan dan fasilitas untuk melakukan itu (menggaji secara swadaya). Kalau ini berlanjut terus kan kasian juga teman-teman kami,” kata dia.
Ia pun menyayangkan regulasi terkait hak dan kewajiban bagi guru PPPK Paruh Waktu yang belum diatur secara jelas oleh pemerintah pusat. Pasalnya, hal ini mengakibatkan banyak guru harus pasrah karena belum mendapat gaji.
“Sampai detik ini belum ada regulasi jelas terkait PPPK Paruh Waktu, sedangkan di satu sisi mereka sudah menyandang status ASN. Pemerintah daerah sudah berupaya sepenuhnya, tapi pemerintah pusat kalau belum mengizinkan justru jadi masalah baru lagi,” tuturnya.
Diketahui, Pemkab Kudus sebelumnya telah menganggarkan gaji sebagian guru PPPK Paruh Waktu menggunakan BOS APBN. Namun, kemudian proses penggajian itu terkendala kebijakan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang tidak memperbolehkan BOS APBN digunakan untuk menggaji guru PPPK Paruh Waktu.
Akibatnya, sebanyak 229 guru di Kudus belum menerima gaji untuk bulan Januari dan Februari tahun ini. Padahal mereka sudah dilantik sebagai guru ASN berstatus PPPK Paruh Waktu sejak 30 Desember 2025 lalu.
Ahadi pun berharap, penggajian guru PPPK Paruh Waktu kedepannya tidak dibebankan terhadap dana BOS daerah. Ia menyebut, masih banyak alokasi kebutuhan lain yang sampai saat ini banyak terkendala.
“PPPK Paruh Waktu ini kan sudah jadi ASN pemerintah pusat, maka seyogyanya pun (gaji) diambilkan dari APBN supaya regulasi dan kebutuhan yang biasanya kami atasi lewat dana BOS daerah itu tidak sampai terkendala,” ungkapnya.
Gaji PPPK Paruh Waktu Kudus Terlambat Dibayarkan, Ini Penjelasan Disdikpora
Bupati Kudus Minta ASN Bantu Donasi untuk THR PPPK Paruh Waktu
Ia meminta pemerintah pusat untuk segera mengatasi permasalahn PPPK Paruh Waktu secepatnya. Menurutnya, jika penanganannya berkepanjangan maka masih ada masalah lain yakni tenaga honorer non ASN yang juga tidak ada kejelasan.
Ahadi menyebut, kebutuhan guru di sekolah sangat tinggi. Pihaknya khawatir jika masalah ini tidak segera ditangani maka dapat berdampak seperti misalnya ada kelas yang tidak memiliki guru.
“Setiap bulan ada sekitar 25 sampai 30 orang guru di Kudus yang pensiun. Kalau tidak diimbangi dengan penanganan PPPK Paruh Waktu, lalu juga honorer, nanti masalahnya numpuk lagi. Karena disisi lain kami juga tidak boleh mengangkat honorer lagi sejak tahun 2020, padahal kita sangat membutuhkan,” paparnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
