PATI, Beritajateng.id – Agar Penerima Bantuan Iuran (PBI) tepat sasaran, Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah meminta adanya verifikasi dan validasi (verval) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dikarenakan, masih ada orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah keatas mendapatkan PBI sedangkan yang tidak mampu malah tidak terdaftar.
“Kadang-kadang orang yang status ekonominya mampu masih terdaftar dalam DTKS,” ucap Muntamah saat ditemui Beritajateng.id di Kantor DPRD Pati Kamis (24/02).
DTKS merupakan himpunan data yang memuat 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan sosial rendah dan dapat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga
BPJS Syarat Wajib Akses Layanan Publik, DPRD Pati : Inpres No 1 Tahun 2022 dirasa kurang tepat
Politisi Partai PKB ini juga berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga melakukan pembaharuan data masyarakat yang telah mengalami perubahan status ekonomi. Sehingga, masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas tidak masuk lagi dalam DTKS.
“Yang di masuk harus masyarakat miskin, yang status ekonominya sudah berubah harus di drop. Ketika DTKS tidak ada perubahan, tentu masih ada masyarakat yang membutuhkan tidak bisa diakomodir bantuan sosial,” bebernya.
Baca Juga
Ormas Mantra Geruduk DPRD Pati Tanyakan Persoalan BPJS Kesehatan, Wisnu : Penyisiran data masih berlangsung
Muntamah juga mengatakan, kemungkinan data yang masuk pada DTKS belum bisa diakomodir bantuan sosial karena datanya terlalu banyak. Oleh karena itu pemerintah desa dan Dinas Sosial, harus benar-benar melakukan verval pada data masyarakat yang akan dimasukkan pada DTKS.
“Proses verval harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak memihak,” pungkasnya. (Lingkar Media Network | FAL/Beritajateng.id)
