PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil reses anggota dewan tahap I tahun 2022 masa keanggotaan 2019-2024 dan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, belum lama ini.
Dalam rapat paripurna itu, anggota dari Komisi A DPRD Pati, Muslihan menyampaikan hasil reses DPRD Pati di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Ekonomi.
Di Bidang Pemerintahan, banyak warga Kabupaten Pati mengeluhkan persoalan administrasi dalam mengurus identitas diri, seperti pembuatan KTP, akta lahir dan Kartu Keluarga (KK).
“Pada Bidang Pemerintahan, pelayanan umum untuk e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Akta Kematian dan BPJS mohon untuk dipermudah prosedurnya. Mohon (juga) ada peninjauan ulang terkait bantuan dari pemerintah supaya tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Muslihan dalam penyampaiannya.
Selain itu, di Bidang Pembangunan terkait banyaknya jalan rusak juga disayangkan oleh warga Pati. Pihaknya ingin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera memperbaiki jalan rusak, normalisasi sungai dan pembangunan talud.
“Pada Bidang Pembangunan, mohon kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk lebih memperhatikan jalan-jalan yang rusak dan berlubang untuk segera dilakukan pembangunan. Selain itu, perlu normalisasi pengerukan sungai yang sudah mulai dangkal dan pembuatan talud terutama di daerah Pati Kidul,” tambahnya.
Sedangkan di Bidang Ekonomi, terkait mahalnya minyak goreng dan keterbatasan stok pupuk di Pati juga menambah keluhan dari warga Pati, terutama bagi kalangan pedagang dan petani.
“Kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng dan lain perlu dilakukan kestabilan, sehingga tidak membebani masyarakat kecil. Mohon (juga) persediaan pupuk pada musim tanam bisa tercukupi dengan harga terjangkau,” tutupnya. (Lingkar Media Network | Beritajateng.id)
