PATI, Beritajateng.id – Penerapan Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini masih banyak dikeluhkan oleh guru selaku tenaga pengajar.
Pasalnya, guru juga dibebani pekerjaan administrasi sekolah selain tugas utamanya sebagai seorang pengajar. Belum lagi ditambah kegiatan lain di luar jam pelajaran yang membuat para guru semakin terbebani.
Menanggapi Kurikulum Merdeka, anggota Komisi D DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pati, Muntamah mengatakan, sejak diterapkan pada 2020, kurikulum ini menuai pro dan kontra.
“Intinya guru-guru itu terbebani dengan adanya Kurikulum Merdeka. Guru itu tugasnya mengajar, akan tetapi di sini administrasi bertambah banyak,” lanjutnya.
Muntamah bahkan menyebut jika pemerintah sebetulnya belum siap untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Sebab, masih banyak wilayah di Indonesia bahkan di Kabupaten Pati yang kesulitan akses internet, sehingga akan menyulitkan tugas administrasi sekolahan.
Akses internet inilah yang dinilai oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini harus dibenahi dulu oleh pemerintah sebelum benar-benar menerapkan Kurikulum Merdeka.
Di samping itu, adanya kurikulum baru ini juga diharapkan oleh Muntamah tidak diubah-ubah seiring dengan pergantian kabinet dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo.
“Ini yang sering terjadi, pemerintahannya baru kurikulumnya juga ikut baru. Ini nanti akan menambah pusing guru dan peserta didik,” tutup dewan asal Dukuhseti ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
