SEMARANG, Beritajateng.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti permasalahan krusial terkait penurunan muka air tanah yang terjadi di wilayah Pantura Jawa Tengah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Luthfi menyampaikan bahwa penurunan air tanah di kawasan ini telah mencapai 8–14 cm per tahun.
“Problem di Jawa Tengah dengan adanya lalinu itu sangat krusial. Penurunan air tanah di wilayah Pantura sudah cukup mengkhawatirkan,” ujarnya dalam kegiatan yang mengangkat tema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Senin, 26 Mei 2025.
Untuk itu, Gubernur Luthfi menekankan perlunya upaya preventif yang maksimal. Salah satu langkah nyata yang akan dilakukan adalah penanaman mangrove secara masif di daerah pesisir yang rawan abrasi.
“Bagi bupati dan wali kota yang mempunyai garis pantai, kita akan melakukan penanaman mangrove bersama-sama dalam rangka pencegahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Luthfi juga mengungkapkan rencana evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Air Tanah. Ia meminta evaluasi dilakukan setiap tiga bulan, bukan setahun sekali, demi mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan.
“Jangan satu tahun, terlalu lama. Setiap 3 bulan kita evaluasi, sehingga minimal penyerapan air tanah tidak membabi buta,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pembangunan di garis pantai yang bisa mempercepat penurunan air tanah.
“Karena rata-rata jalur Pantura seperti di Batang, Pemalang, Kendal, dan Semarang itu jalannya berada di pinggir pantai. Sekarang banyak yang hilang dan habis,” tambahnya.
Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam menyelesaikan masalah ini.
“Masyarakat tidak akan menanyakan apakah itu tanggung jawab pusat atau daerah. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Tengah menjelang berakhirnya RPJMD pada 2025. Ia menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama BUMD kita tidak mempunyai kontribusi kepada PAD, kita bubarkan,” tegas Luthfi.
Ia meminta tim percepatan pembangunan Jawa Tengah untuk segera mengaudit dan menginvestigasi kesehatan keuangan BUMD serta pelayanan rumah sakit daerah.
“Termasuk para komandan rumah sakit BLUD. Kita lakukan evaluasi segera, sehingga jaminan kesehatan berbasis desa bisa kita akselerasi,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar S
