KUDUS, Beritajateng.id – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Kudus mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap organisasi tersebut.
Penasehat Himpaudi Kabupaten Kudus, Maryatin mengatakan bahwa pihaknya sering meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Namun, belum ada permintaan yang terealisasi.
Maryatin menjelaskan, permintaan itu terkait bantuan penyediaan kantor sekretariat Himpaudi Kabupaten Kudus. Ia mengatakan, meski sudah ada kepengurusan resmi, Himpaudi belum memiliki kantor sekretariat sendiri.
Hal ini menyebabkan pengurus Himpaudi harus berpindah-pindah tempat ketika akan mengadakan kegiatan rapat rutin, misalnya sekolah yang memiliki aula.
“Kami punya kepengurusan tapi belum punya tempat yang bisa dipinjam untuk jadi sekretariat tetap,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya meminta bantuan sarana prasarana (sarpras) untuk kegiatan operasional, seperti laptop.
“Sampai sekarang kami itu bahkan tidak punya laptop untuk kegiatan operasional. Sebenarnya kami iri dengan Himpaudi di Kabupaten Demak yang sering dapat bantuan pendanaan dan gedung dari pemerintah daerahnya. Kenapa di sini tidak bisa,” imbuhnya.
Padahal, kata Maryatin, jumlah anggota Himpaudi di Kabupaten Kudus cukup banyak. Ada sekitar 1.300 orang guru yang tergabung dalam Himpaudi dari 250 lembaga pendidikan. Jumlah itu terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
Menanggapi hal itu, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Arini Budi Utami mengatakan akan mengakomodir permintaan dari pengurus Himpaudi.
“Coba nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan. Karena beberapa waktu lalu itu kami sudah berupaya untuk mencarikan, tapi belum dapat. Jadi ini nanti saya akan sampaikan dulu ke pimpinan,” katanya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Beritajateng.id)
