KENDAL, Beritajateng.id – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Kendal menggelar rapat koordinasi (rakor) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Abdi Praja Setda Kendal pada Senin, 28 November 2022. Rakor ini digelar karena adanya banyak respons terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.
Rakor dibuka Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki. Hadir dalam kesempatan ini jajaran Forkopimda, perwakilan pengusaha, serta perwakilan dari pekerja/buruh yang ada di Kendal.
Kepala Disperinaker Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, dalam menetapkan UMK Kendal 2023 diperlukan adanya keterlibatan beberapa stakeholder, seperti pemerintah selaku regulator maupun perwakilan pengusaha, dewan pengupahan dan juga perwakilan pekerja/buruh di Kendal.
“Rapat koordinasi diikuti oleh 27 peserta untuk mempersiapkan penetapan UMK Kabupaten Kendal sesuai dengan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023,” jelas Cicik Sulastri.
Baca Juga
Lapas Terbuka Kendal Gandeng Undip Semarang Garap Sarana Asimilasi dan Edukasi
Menurutnya, kegiatan rakor ini bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis menjelang penetapan UMK 2023. Selain itu, juga untuk meningkatkan hubungan kerja sama LKS Tripartit dengan Forkopimda dan semua unsur yang terkait dalam meningkatkan suasana yang kondusif, aman dan tertib di Kabupaten Kendal.
“Perumusan kebijakan yang menyangkut masalah perburuhan, terutama masalah pengupahan selalu dilaksanakan Tripartit, antara pemerintah sebagai regulator, kemudian pengusaha, asosiasi maupun dengan pihak-pihak buruh sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki berharap Tripartit, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja bisa duduk bersama untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Dirinya berharap UMK di Kabupaten Kendal ada peningkatan.
“Jadi pemerintah harus bisa mengayomi, pengusaha juga harus mengerti arti perasaan pekerjanya. Sehingga, semua tercapai dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Sementara dari kalangan pengusaha menyoroti kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Baca Juga
SKI Kendal Siap Dukung Anies Baswedan Nyapres 2024
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kendal Benediktus Boku mengatakan, pihaknya bersikukuh tetap menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Menurutnya Permenaker No.18 Tahun 2022 menyalahi ketentuan hierarki perundang-undangan.
“Sementara kita tetap mengacu kepada PP No. 36 Tahun 2021. Karena dari segi yuridis menurut kajian dari Apindo, bahwa Permenaker No.18 Tahun 2022 menyalahi ketentuan secara hierarki perundang-undangan,” tegasnya.
Namun demikian, katanya, Apindo akan mengikuti mekanisme hukum. Apabila nantinya diputuskan bahwa Permenaker No.18 Tahun 2022 sah secara hukum, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.
“Jadi Apindo melalui DPN (Dewan Pimpinan Nasional) telah melakukan uji materiil terhadap Permenaker No.18 Tahun 2022. Apabila hasilnya sah secara hukum maka Apindo siap untuk mengikuti itu,” ungkap Benediktus Boku.
Ditambahkan, jika mengacu pada PP No. 36 Tahun 2021, kenaikan UMK sebesar 2,49 persen. Dijelaskan, besaran UMK di Kabupaten Kendal tahun 2022 sebesar Rp2.340.312,28. Dibandingkan tahun 2021 kenaikannya hanya berkisar 0,196 persen, yakni Rp4.577,28. (Lingkar Media Network | Koran Lingkar)
