JEPARA, Beritajateng.id – Bupati Witiarso Utomo mengungkap capaian pendapatan daerah 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Graha Paripurna DPRD Jepara, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menuturkan pendapatan daerah Kabupaten Jepara berhasil melampaui target sebesar Rp2,53 triliun yakni mampu direalisasikan hingga Rp2,61 triliun atau mencapai 103,32 persen.
“Capaian ini merupakan cerminan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah,” papar Mas Wiwit, sapaan akrabnya.
Untuk realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), ia mengungkap menunjukkan performa yang sangat baik, yakni mencapai 108,32 persen. Dari target sebesar Rp601 miliar, terealisasi hingga lebih dari Rp651 miliar. Angka ini juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 31 persen dibandingkan realisasi tahun 2024.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,95 triliun atau 101,71 persen dari target Rp1,9 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp12,3 miliar atau 110,92 persen, yang bersumber dari pendapatan hibah.
Di sisi belanja, anggaran sebesar Rp2,79 triliun terealisasi Rp2,57 triliun atau 92,37 persen. Menurut Bupati, capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan program dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian.
“Ini merupakan bentuk upaya kami dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sehat, efektif, dan akuntabel,” jelas Mas Wiwit.
Pada pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp259,9 miliar terealisasi Rp258,2 miliar atau 99,32 persen.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna turut memberikan tanggapan positif atas penyampaian LKPJ tersebut. Ia menyampaikan capaian kinerja keuangan daerah patut diapresiasi, khususnya dalam peningkatan PAD dan realisasi pendapatan yang melampaui target.
Ia menambahkan, DPRD juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ujungnya agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jepara dapat berjalan stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
