KUDUS, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan menyerahkan pengelolaan Taman Krida dan sejumlah objek wisata lainnya ke pihak swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kudus.
Kasubbid Pemberdayaan Perubahan Status Hukum Aset Daerah BPPKAD Kudus, Marinda Agustina, mengatakan objek wisata yang akan diserahkan itu meliputi Portal Colo Barat dan Timur, Graha Muria Colo, Taman Ria Colo, Terminal Colo serta Penginapan Pondok Boro.
“Colo itu untuk nilai pengelolaannya berdasarkan penilaian KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) itu sekitar Rp2,9 miliar,” katanya.
Sedangkan untuk Taman Krida yang berlokasi di Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Marinda mengatakan nilai pengelolaannya sekitar Rp677 juta per tahun. Diketahui, area wisata terbuka hijau itu memiliki luasan sekitar 12,5 x 13 meter persegi.
“Meski pengelolaan telah diserahkan kepada pihak swasta, tetap akan ada target realisasi PAD yang ditetapkan. Terkait penentuan nominal targetnya merupakan kewenangan dinas terkait,“ ujarnya.
Marinda menyebut sudah ada pihak swasta yang berminat untuk mengelola kedua objek wisata tersebut. Hanya saja, proses pengalihan pengelolaan tersebut membutuhkan dokumen pelengkap, untuk selanjutnya bisa di teken kontrak perjanjian.
“Proposal ada yang masuk satu, minat kedua-duanya, nanti satu paket (Wisata Muria dan Taman Krida, red),” bebernya.
Akan tetapi, lanjutnya, belum ada konsep yang pasti terkait dengan sistem pengelolaan wisata yang akan diserahkan kepada pihak swasta. Pemindahan pengelolaan objek wisata daerah ini nantinya bisa menggunakan skema sewa-menyewa atau lelang.
“Sebenarnya kalau itu dikelola oleh dinas kan tentu ada biaya pegawai, pemeliharaan dan lainnya, sedangkan kalau kita kelolakan ke swasta maka kita tinggal memberikan target pendapatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marinda menjelaskan bahwa terkait pengelolaan barang milik pemerintah daerah maksimal berjalan selama lima tahun. Untuk sistem pembayarannya akan dilakukan setiap tahun, dengan mempertimbangkan berbagai evaluasi.
“Contohnya untuk nilai pengelolaan kemungkinan bisa mengalami perubahan. Mungkin di tahun ketiga ada penilaian sambil melihat realisasi pendapatan. Jadi belum tentu angkanya akan terus sama setiap tahunnya,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
