PEKALONGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan pasca banjir ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wali Kota Achmad Afzan Djunaid, mengatakan sejumlah ruas jalan di Kota Pekalongan mengalami kerusakan pasca terendam banjir beberapa waktu lalu. Dengan pengajuan anggaran ke pusat, ia berharap jalan rusak itu segera mendapatkan penanganan.
Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemkot Pekalongan terkendala anggaran daerah yang terbatas. Sehingga pihaknya mengupayakan perbaikan jalan melalui lintas pemerintah.
“Pasca banjir pasti jalanan rusak. Ini sedang kita komunikasikan. Alhamdulillah kemarin kita kedatangan Dirjen Penataan Jalan. Jalan-jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota yang rusak sudah kita catat dan laporkan,” ujar Aaf di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa, 27 Januari 2026.
Ia berharap Kementerian PUPR dapat segera merespons laporan tersebut, baik melalui dukungan program maupun alokasi anggaran khusus, mengingat dampak banjir cukup luas terhadap infrastruktur jalan di wilayahnya.
“Mudah-mudahan segera ada respons maupun anggaran dari Kementerian PUPR.” Harap Aaf.
Selain perbaikan jalan, Aaf menegaskan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami pengurangan anggaran, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat.
Di sisi lain, Pemkot Pekalongan juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang terdampak pemotongan TKD (Transfer ke Daerah). Kebijakan ini berimbas pada berkurangnya berbagai kegiatan di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pembangunan fisik.
“Di Perkim misalnya, yang tadinya anggarannya sekitar Rp48 miliar setahun, sekarang tinggal sekitar Rp5 miliar. PU juga dari kurang lebih Rp100 miliar, kini hanya sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, Aaf memastikan sektor pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dipertahankan.
“Pelayanan seperti UHC, bantuan pendidikan, dan bantuan sosial tidak kita kurangi. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Efisiensi juga diterapkan secara internal, mulai dari pengurangan belanja ATK, rapat tanpa konsumsi, hingga pemotongan TPP bagi pejabat.
“Terus sekarang rapat-rapat internal pun sudah tidak ada snack, hanya air putih dan sebagainya. Termasuk ATK semuanya juga dikurangi, belanja pegawai juga berkurang. Terus TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk Sekda dan seluruh Kepala Dinas serta Kabag juga kita kurangi semua, kurang lebih 20%. Banyak hal lah untuk rinciannya,” jelas Aaf.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
