PEKALONGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menegaskan dukungan terhadap pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, proses pembangunanya disebut menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya lahan.
Plt Bupati Sukirman mengungkap pihaknya menunjuk Kodim 0710/Pekalongan sebagai leading sector dalam penyediaan lahan untuk KDKMP tersebut. Menurutnya beberapa kendala yang terjadi yakni izin status lahan di kawasan pehutani hingga kebutuhan pengurugan tanah.
“Lahan Perhutani ini kita coba lagi kita hitung karena lahan-lahan tersebut masih ada pohon-pohon yang memang terpaksa kita harus tebang,” ujarnya usai Rapat Monitoring Progres dan Permasalahan KDKMP di Ruang Rapat Bupati, Jumat, 10 April 2026.
Pemkab Pekalongan, lanjutnya, siap memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari regulasi, pembentukan tim, hingga penganggaran. Fokus anggaran diarahkan untuk kebutuhan teknis, seperti pengurugan dan verifikasi lahan.
“100 persen kita dukung, baik dari sisi regulasi, tim yang sudah lama kita bentuk, hingga anggaran,” tegas Sukirman.
Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang mengungkap target pembangunan KDKMP di Pekalongan sekitar 200 titik. Namun masih terdapat kekurangan sekitar 68 lokasi yang salah satu penyebabnya akibat lahan.
“Pak Plt Bupati beserta kepala dinas terkait sudah sangat mendukung untuk mencari, memetakan lahan-lahan yang kurang. Tadi sudah kita saksikan bersama, sudah ada beberapa lahan yang dipaparkan tadi untuk memenuhi kekurangan lahan,” jelasnya.
Menurutnya, upaya pemetaan lahan terus dilakukan bersama pemerintah daerah guna memenuhi target tersebut. Ia juga mengakui kendala utama relatif seragam di berbagai wilayah, yakni pengurugan lahan dan proses perizinan, khususnya dari Perhutani.
“Ini sudah di lapangan hampir semua sama, Kodim atau wilayah sama, semua wilayah juga sama kendalanya yakni pengurugan dan ada menggunakan proses perizinan, yaitu perizinan dari Perhutani. Kami menunggu proses Perhutani, perizinan, sambil menyesuaikan dari regulasi yang ada dari Perhutani, “ katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis target dapat tercapai tepat waktu.
“Dari hasil rapat tadi semua sudah mendukung. Kami dengan Pak Plt Bupati bersama jajaran langsung memetakan lahan-lahan yang masih belum ada. Kami mapping dan tentunya untuk mendukung nanti di Juli 2026 secara nasional 35.000 terbangun,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
