PEKALONGAN, Beritajateng.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Penataan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan dan Kampung Clumprit, Kelurahan Degayu, Rabu, 9 Juli 2025.
Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik ini telah berjalan sejak 2024 dan berlanjut hingga 2025. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI Khrisna Riza mengatakan bahwa hasil fisik di lapangan menunjukkan kemajuan signifikan.
“Program ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kumuh dan rawan banjir serta rob. Pendekatan semacam ini harus terus didorong agar kawasan kumuh bisa diatasi secara menyeluruh dan diperluas ke wilayah lain,” tegas Khrisna.
Selain membenahi infrastruktur dasar seperti drainase, tanggul, dan perumahan layak huni, program ini juga menghadirkan fasilitas pendukung seperti listrik, saluran air, jalan lingkungan, dan tempat pengelolaan sampah.
Pemerintah Kota Pekalongan juga didorong untuk melanjutkan dengan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga.
Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, terlebih mengingat Kota Pekalongan mengalami penurunan muka tanah hingga 15 cm per tahun.
“Kondisi ini membuat kawasan permukiman rawan tergenang air rob. Program ini sangat membantu, terlebih anggaran APBD kami terbatas,” ujarnya.
Dalam program ini, Bugisan mendapat alokasi Rp16,25 miliar dan Clumprit Rp11 miliar. Pemkot juga telah mengusulkan penataan lanjutan untuk 2026–2030, mencakup Kelurahan Degayu, Pasirkratonkramat, Padukuhan Kraton, dan Kelurahan Tirto.
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto menjelaskan program ini tidak hanya mengubah wajah kampung tetapi juga membuka peluang kerja sama lebih luas.
“Di Bugisan, kami menggandeng berbagai pihak, hingga total dana mencapai Rp 25 miliar,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penataan kawasan kumuh berjalan berkelanjutan.
“Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, kami optimis dapat mewujudkan kawasan permukiman yang sehat, layak huni, dan bebas dari genangan maupun rob dalam beberapa tahun mendatang,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil
