KENDAL, Beritajateng.id – DPRD Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2024, Jumat 23 Mei 2025.
Sebagian besar fraksi DPRD Kendal menyoroti terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal yang tidak tercapai serta pemborosan.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kendal, Khasanudin saat membacakan penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu poin yang disampaikan terkait PAD yang tidak tercapai.
“PAD Kabupaten Kendal tahun 2024 yang belum mencapai target. Hal ini menjadi catatan penting DPRD Kendal dan perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan PAD,” ujar Khasanudin.
Fraksi PKB mendorong agar Pemkab Kendal melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan PAD Kabupaten Kendal. Salah satunya dari sektor pajak sumber daya alam atau galian C maupun kawasan industri.
“Kemarin Bapenda sudah melakukan salah satunya membuat aturan pajak kos-kosan, kalau yang hari sedang ramai diperbincangkan ya pajak galian C dan KIK. Karena itu tidak masuk akal realisasinya,” ungkapnya.
Senada dari Fraksi Golkar, Tardi mengatakan target PAD Kendal tahun 2024 yang belum terpenuhi dinilai lantaran instansi terkait belum dapat memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah terutama dari sektor pajak.
“Hal ini karena kurang semangatnya dari aparat yang membidangi, dimana banyak sekali sumber-sumber yang bisa dimaksimalkan ternyata belum bisa dilaksanakan oleh aparat yang berwenang untuk menagih kewajiban wajib pajak di Kabupaten Kendal,” ungkapnya.
Sementara dari Fraksi Gerindra, Suwardi dalam pandangannya menanyakan terkait kenapa realisasi PAD tahun 2024 tidak tercapai.
“Harusnya itu ada defisit dan peningkatan potensi PAD. Yang kedua apa yang telah digunakan dalam penggunaan APBD 2024 itu, mana yang selaras dengan arah kebijakan, dan mana yang perlu dievaluasi kedepan. Sehingga penggunaan APBD itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Selain itu fraksi Gerindra meminta agar kedepan tidak ada lagi Silpa dalam APBD Kendal.
“Kami meminta agar tahun-tahun selanjutnya tidak ada Silpa. Dengan adanya efisiensi ini kami juga berharap Pemda dapat mengutamakan pelayanan dasar masyarakat terutama mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengurangan tingkat pengangguran,” harapnya.
Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi menanggapi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kendal. Pihaknya mengucapkan terima kasih dan akan fokus dengan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Banyak masukan dari dewan yang kami dengar dan sangat berharga. Ini mengingatkan kita untuk segera fokus kepada program-program yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi Pemkab Kendal kedepan dalam menciptakan terobosan dan inovasi terutama dalam peningkatan PAD Kendal kedepan terutama dari sektor pajak.
Jurnalis: Arvian Maulana
Editor: Sekar S
